[INTRO]
Ada orang yang setelah kehilangan kekuasaan memilih pulang ke rumah, menikmati ketenangan, mengurus keluarga, dan menyerahkan panggung kepada generasi berikutnya. Tetapi ada pula orang yang, meski jabatan formalnya telah berakhir, tampaknya belum mampu benar-benar meninggalkan panggung kekuasaan.Fenomena inilah yang menarik untuk membaca sepak terjang Joko Widodo setelah tidak lagi menjadi Presiden Republik Indonesia.
Jokowi pernah mengatakan bahwa setelah menyelesaikan masa kepresidenannya, ia ingin kembali ke Solo, kembali ke desa, dan menikmati kehidupan bersama keluarga serta cucu-cucunya. Pernyataan itu terdengar sederhana dan menenangkan: seorang mantan presiden yang ingin pensiun dari hiruk-pikuk politik dan menikmati masa tuanya sebagai warga negara biasa.Namun, realitas politik setelah ia meninggalkan Istana tampaknya memperlihatkan gambaran yang berbeda.
Jokowi masih muncul dalam berbagai panggung politik, bertemu tokoh-tokoh penting, menerima dan menemui figur politik dari dalam maupun luar negeri, serta memperlihatkan berbagai aktivitas yang membuat namanya tetap menjadi perhatian publik. Dalam konteks inilah pertemuan dengan Perdana Menteri Timor-Leste Xanana Gusmao di Solo menjadi menarik untuk dibaca.
Tidak ada yang salah seorang mantan presiden bertemu dengan kepala pemerintahan negara lain. Secara pribadi, pertemuan itu tentu bukan sesuatu yang terlarang. Tetapi persoalannya bukan semata-mata soal boleh atau tidak boleh.Persoalannya adalah kepantasan politik dan protokol kenegaraan.
Xanana Gusmao bukan mantan pejabat biasa. Ia adalah kepala pemerintahan Timor-Leste. Karena itu, ketika seorang kepala pemerintahan asing datang atau diundang bertemu dengan seorang mantan presiden, publik wajar bertanya: apakah pertemuan tersebut merupakan agenda kenegaraan, agenda diplomatik, agenda pribadi, atau agenda politik?
Pertanyaan itu menjadi semakin menarik ketika Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan bahwa Kementerian Luar Negeri tidak mengetahui agenda Xanana Gusmao di Solo dan tidak terdapat agenda pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.Di sinilah batas antara aktivitas pribadi seorang mantan presiden dan panggung diplomasi menjadi penting untuk diperhatikan.
Mantan Presiden atau Masih Ingin Menjadi Pemain Utama?
Yang lebih menarik bukan hanya siapa yang datang ke Solo, tetapi mengapa Jokowi tampaknya masih begitu aktif mempertahankan eksistensi politiknya.Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia saat ini memiliki panggungnya sendiri. Ia diundang oleh Presiden Vladimir Putin ke Vladivostok, Rusia. Sebagai kepala negara, Prabowo memang berada dalam posisi yang secara otomatis menempatkannya di pusat perhatian diplomasi internasional.
Di sisi lain, Jokowi juga tampaknya tidak ingin kehilangan sorotan.Ketika panggung kekuasaan sudah berpindah, muncul kesan bahwa ada kebutuhan untuk terus menunjukkan: saya masih diperhitungkan, saya masih punya akses, saya masih memiliki hubungan internasional, saya masih menjadi seseorang.
Di sinilah persoalannya menjadi lebih psikologis daripada sekadar politik.Kekuasaan, bagi sebagian orang, bukan hanya jabatan. Kekuasaan dapat berubah menjadi identitas. Ketika seseorang terlalu lama hidup dalam atmosfer kekuasaan, ia bisa mengalami kesulitan membedakan antara dirinya sebagai pribadi dan dirinya sebagai pusat kekuasaan.
Ketika jabatan berakhir, yang hilang bukan sekadar fasilitas negara, tetapi juga perhatian, penghormatan, akses, undangan, pengawalan, dan perasaan bahwa dirinya adalah orang penting.Maka muncullah apa yang secara sederhana dapat disebut sebagai sindrom kehilangan panggung kekuasaan.
Ini tentu bukan diagnosis medis terhadap Jokowi. Tidak ada dasar untuk mendiagnosis kondisi psikologis seseorang hanya dari perilaku politiknya. Tetapi sebagai fenomena politik, kecenderungan seseorang untuk terus mempertahankan relevansi setelah kehilangan jabatan dapat dibaca sebagai bentuk ketidakmampuan psikologis untuk melepaskan kekuasaan.Dan jika itu terjadi pada seorang mantan presiden, persoalannya menjadi jauh lebih serius.
Kekuasaan yang Sulit Direlakan
Kekuasaan mempunyai sifat yang sangat adiktif.Ketika seseorang terbiasa berada di pusat keputusan, menerima laporan dari para menteri, didatangi pejabat, menjadi tujuan para elite politik, dan menentukan arah kebijakan negara, tiba-tiba semuanya berhenti ketika masa jabatan berakhir.
Bagi orang yang matang secara psikologis, perubahan itu dapat diterima sebagai hukum kehidupan politik.Tetapi bagi orang yang menjadikan kekuasaan sebagai bagian dari identitas dirinya, kehilangan jabatan bisa terasa seperti kehilangan eksistensi.
Karena itu, panggung harus dicari.Pertemuan harus ada.Tokoh harus ditemui.Pernyataan harus diberitakan.Hubungan internasional harus diperlihatkan.Telepon dari pemimpin negara lain pun bisa menjadi sesuatu yang layak dipamerkan kepada publik.Contohnya adalah video percakapan telepon Jokowi dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ketika Jokowi menghadiri Penang Peace Dialogue.
Sekali lagi, tidak ada yang salah dengan komunikasi antara dua sahabat atau dua tokoh yang memiliki hubungan baik. Anwar Ibrahim tentu bisa saja menelepon Jokowi sebagai bentuk penghormatan karena tidak dapat menemuinya secara langsung.
Tetapi ketika percakapan tersebut kemudian ditampilkan ke publik, pertanyaan politiknya berubah: pesan apa yang sebenarnya ingin disampaikan?. Apakah sekadar memperlihatkan persahabatan?. Atau ada kebutuhan untuk menunjukkan bahwa seorang mantan presiden masih memiliki akses langsung kepada pemimpin negara lain?
Publik tentu berhak menafsirkan.Dan dalam politik, pencitraan bukan hanya tentang apa yang dikatakan, tetapi juga tentang apa yang sengaja diperlihatkan.Di titik ini, hubungan psikologis antara Jokowi dan Prabowo juga menarik dibaca.
Dua kali Jokowi berhasil mengalahkan Prabowo dalam Pilpres. Tetapi pada Pilpres 2024, situasinya berubah. Prabowo memenangkan pertarungan setelah menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.Sejak saat itu, terjadi sebuah paradoks politik.
Prabowo adalah presiden, tetapi Jokowi tetap memiliki pengaruh politik yang tidak bisa diabaikan.Inilah yang mungkin menjadi sumber ketegangan simbolik: siapa yang sebenarnya masih menjadi pusat gravitasi politik?. Prabowo memiliki Istana. Jokowi memiliki jaringan. Prabowo memiliki jabatan.Jokowi memiliki sejarah kekuasaan selama sepuluh tahun.Prabowo memegang otoritas formal.Jokowi masih memiliki pengaruh informal.
Persoalannya kemudian bukan lagi siapa yang secara konstitusional berkuasa. Itu sudah jelas.Persoalannya adalah siapa yang merasa dirinya masih harus menjadi pemain utama.Jika seorang mantan presiden merasa harus terus membuktikan bahwa dirinya masih penting, masih memiliki akses, masih didengar dan masih diperhitungkan, maka politik telah berubah menjadi persoalan ego.
Dari Kekuasaan ke Keserakahan Kekuasaan
Ada satu penyakit kekuasaan yang sering luput dibicarakan: ketidakmampuan merasa cukup.Sepuluh tahun menjadi presiden seharusnya sudah merupakan puncak karier politik bagi seseorang. Setelah itu, seharusnya ada ruang untuk menjadi negarawan.
Negarawan berbeda dengan politisi.Politisi membutuhkan panggung.Negarawan justru tidak selalu membutuhkan panggung.Politisi ingin namanya disebut.Negarawan tidak keberatan jika namanya dilupakan, selama gagasannya tetap bermanfaat.
Politisi ingin tetap menentukan permainan.Negarawan memahami bahwa setiap zaman mempunyai pemainnya sendiri. Karena itu, persoalan terbesar Jokowi setelah tidak lagi menjadi presiden bukan apakah ia masih boleh aktif berpolitik.Tentu boleh. Sebagai warga negara, ia memiliki hak politik.Tetapi pertanyaannya adalah: apakah ia mampu menerima bahwa panggung utama itu sekarang bukan lagi miliknya?
Sebab demokrasi membutuhkan pergantian kekuasaan yang sehat. Ketika presiden baru sudah terpilih, presiden lama harus mampu memberi ruang. Bukan terus-menerus menciptakan kesan bahwa kekuasaan formal memang sudah berpindah, tetapi pusat pengaruh informal masih harus berada di tangannya.
Ambisi politik pada dasarnya bukan sesuatu yang buruk. Ambisi dapat mendorong seseorang bekerja keras dan menghasilkan sesuatu bagi masyarakat.Tetapi ambisi yang tidak mengenal batas dapat berubah menjadi keserakahan kekuasaan.
Pada tahap tertentu, seseorang tidak lagi mengejar kekuasaan karena ingin memperjuangkan sesuatu. Ia mengejar kekuasaan karena tidak tahan kehilangan kekuasaan.Ini perbedaan yang sangat fundamental.
Orang yang ingin berkuasa demi rakyat akan tahu kapan harus berhenti.Tetapi orang yang mencintai kekuasaan demi dirinya sendiri akan selalu mencari alasan untuk tetap berada di dalamnya.Di sinilah rasa malu politik juga diuji.
Bukan malu dalam arti pribadi, melainkan kepekaan terhadap kepantasan.Seorang mantan presiden semestinya memahami bahwa setiap langkahnya akan dibaca secara politik. Karena itu, semakin besar jabatan seseorang di masa lalu, semakin besar pula tanggung jawab moralnya untuk menjaga batas.
Jangan sampai keinginan untuk tetap eksis justru membuat seseorang kehilangan kemampuan untuk membaca situasi: kapan harus tampil, kapan harus diam, kapan harus berbicara, dan yang paling penting, kapan harus memberikan panggung kepada orang lain.
Pensiun dari Jabatan Seharusnya Juga Pensiun dari Ego Kekuasaan
Pada akhirnya, persoalannya bukan apakah Jokowi boleh bertemu Xanana Gusmao. Bukan pula apakah Jokowi boleh menerima telepon Anwar Ibrahim.Dan bukan pula apakah Jokowi boleh menghadiri forum internasional.Semua itu pada dasarnya sah-sah saja.
Yang patut dipertanyakan adalah obsesi untuk terus berada dalam sorotan setelah kekuasaan formal berakhir.Seorang mantan presiden seharusnya tidak perlu terus membuktikan bahwa dirinya masih penting. Sejarah sudah mencatat. Sepuluh tahun berada di Istana adalah fakta. Dua kali memenangkan Pilpres juga merupakan sejarah.Gibran menjadi wakil presiden juga bagian dari sejarah politik Indonesia.Tidak perlu setiap hari mempertontonkan bahwa diri masih memiliki akses dan pengaruh.
Sebab justru semakin seseorang berusaha menunjukkan bahwa dirinya masih berkuasa, semakin kuat kesan bahwa sebenarnya ia sedang berjuang melawan ketakutan bahwa dirinya sudah tidak lagi berkuasa.
Di situlah ironi kekuasaan bekerja.Orang yang benar-benar berkuasa tidak perlu terus-menerus mengatakan bahwa dirinya masih berkuasa.Dan seorang negarawan sejati tahu bahwa kebesaran bukan terletak pada kemampuan mempertahankan panggung, tetapi pada kemampuan turun dari panggung dengan kepala tegak, menyerahkan lampu sorot kepada generasi berikutnya, lalu pulang dengan tenang.
Bukankah dulu Jokowi sendiri pernah mengatakan ingin kembali ke desa, menikmati kehidupan bersama cucu-cucunya, dan pensiun dari politik?Jika benar demikian, maka publik sebenarnya hanya menunggu satu hal sederhana:Kapan janji untuk meninggalkan panggung kekuasaan itu benar-benar diwujudkan?
Karena pada akhirnya, jabatan bisa berakhir dengan keputusan konstitusional.Tetapi kekuasaan baru benar-benar berakhir ketika seseorang mampu melepaskannya dari dalam dirinya sendiri. Dan mungkin, justru di situlah ujian terbesar seorang mantan presiden:bukan bagaimana ia mendapatkan kekuasaan,bukan bagaimana ia mempertahankannya,tetapi bagaimana ia belajar hidup tanpa kekuasaan.
Nampaknya Jokowi belum lulus untuk ujian yang satu ini karen terbukti dari gerak geriknya masih sangat haus kekuasaan dan tidak ingin lepas darinya. Apakah ini terjadi karena sudah putus urat malunya ?