Jakarta, - Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD menganggap bahwa isu percepatan Pemilu 2029 yang dilontarkan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi bukan sekadar pernyataan politik spontan. Dia menduga isu tersebut justru menjadi manuver yang secara politik menguntungkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Mahfud, polemik yang muncul setelah pernyataan Budi Arie malah menciptakan keuntungan politik bagi Jokowi. Budi Arie menjadi pihak yang disorot, sementara Jokowi dinilai memperoleh dampak politik positif dari berkembangnya isu tersebut.
“Secara politik, ini menguntungkan Pak Jokowi. Meskipun Budi Arie disalahkan, itu tetap aja Pak Jokowi yang diuntungkan,” ujar Mahfud melalui kanal YouTube resminya, dikutip Sabtu (5/9/2026).
Mahfud juga menilai pernyataan Budi Arie tidak dapat diproses secara hukum karena tidak melanggar ketentuan pidana. Karena itu, ia menduga polemik tersebut lebih berkaitan dengan kalkulasi politik daripada persoalan hukum.
“Malah menurut saya itu disengaja, dilempar aja kan Anda tidak akan diapa-apakan. Lalu sudah diatur agar PSI marahi dia. Gitu kan tambah tertekan,” kata Mahfud.
Dia menduga kemarahan PSI terhadap Budi Arie justru menjadi bagian dari dinamika yang membuat isu tersebut semakin besar di ruang publik.
“PSI harus Budi Arie tidak boleh bawa-bawa ini. PSI mungkin benar mengatakan, tapi ada yang ngatur itu. Biar PSI marah pada dia kan tidak akan diapa-apakan oleh hukum,” lanjutnya.
Mahfud menyoroti sikap Budi Arie yang sempat meminta maaf setelah pernyataannya menjadi polemik. Namun, setelah itu Budi Arie kembali menyampaikan analisis bahwa kemungkinan percepatan pemilu tetap terbuka.
Menurut Mahfud, rangkaian pernyataan tersebut dapat dibaca sebagai strategi politik yang membuat nama Jokowi kembali berada di tengah perbincangan politik nasional.
“Ini menurut saya kecerdikannya kalau mau dianggap Pak Jokowi itu mengetahui, bahkan menyuruh ini, itu kecerdikan menurut saya,” ujarnya.
Polemik tersebut bermula dari pernyataan Budi Arie dalam sebuah acara ketika ia mengaku mendapat firasat bahwa Pemilu 2029 dapat berlangsung lebih cepat.
Budi Arie bahkan mengaku telah menyampaikan hal tersebut kepada Jokowi sebelum bertanya kepada audiens mengenai kesiapan menghadapi kemungkinan percepatan pemilu.
“Saya ingin sampaikan, tadi saya udah bisik ke Pak Jokowi, ‘Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?’ Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong ke Pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap, enggak?” ujar Budi Arie yang kemudian disambut seruan “Siap!” dari audiens.
Budi Arie kemudian mengaitkan kemungkinan tersebut dengan kondisi sosial dan ekonomi Indonesia. Ia membandingkannya dengan perubahan politik menjelang Reformasi 1998 ketika Pemilu 1999 digelar lebih cepat dari jadwal pemilu berikutnya.
“Ini terjadi yang namanya kalau menurut pendapat saya terjadi yang namanya patahan sejarah, bagaimana tahun 97 itu tiba-tiba pemilu berikutnya 99,” kata Budi Arie.
Dia menilai keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini berpotensi menciptakan situasi politik yang tidak terduga.
“Dan potensi ini bukan tak ada, sangat besar dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini yang betul-betul tidak membuat masyarakat happy,” tandasnya.
Mahfud melihat dinamika tersebut juga tidak bisa dilepaskan dari perubahan peta kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dia menilai sejak 2024 Jokowi kerap menjadi sasaran kritik, tetapi belakangan sorotan politik mulai bergeser kepada pemerintahan Prabowo.
“Sehingga menurut saya ini kalau bukan permainan politik, tapi dampak politiknya seperti itu,” ucap Mahfud.
Menurut dia, polemik tersebut pada akhirnya dapat memberikan keuntungan politik kepada sejumlah pihak. Budi Arie tidak menghadapi ancaman hukum, PSI semakin mendapat perhatian, sementara Jokowi kembali menjadi pusat pembicaraan politik nasional.
“Tidak akan mengancam Budi Arie secara hukum, dan juga PSI akan makin terkenal, Pak Jokowi makin terkenal juga,” pungkas Mahfud.