- Perbedaan mencolok muncul dalam data kemiskinan ludonesia. Bank Dunia disebut memperkirakan sekitar 64 persen penduduk Indonesia masih berada dalanı kategon miskin berdasarkan standar pengeluaran tertentu. Angka ini jauh berbeda dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat tingkat kemiskinan nasional sekitar 8,07 persen.
Perbedaan tersebut dinilai tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan metode pengukuran. Guntur menilai pemerintah justru terlalu menitikberatkan perhatian pada angka kemiskinan versi BPS yang menunjukkan tren penurunan, sementara temuan Bank Dunia yang menghasilkan angka jauh lebih tinggi dinilai belum mendapat perhatian yang memadai.
Menurut Guntur, kondisi tersebut menggambarkan adanya kesenjangan antara angka statistik dengan realitas ekonomi yang dirasakan masyarakat. la menilai pemerintah tidak seharusnya hanya berfokus pada keberhasilan menurunkan persentase kemiskinan berdasarkan satu indikator.
"Pemerintah hari ini sedang asyik berhalusinasi di atas lembaran kertas. Menepuk dada atas klaim kemiskinan BPS yang turun ke 8 persen, sembari menutup mata dari kenyataan 64 persen rakyat yang terseok-seok versi Bank Dunia," ujar Guntur dalam keterangannya, Jumat (4/9/2026).
la pun mendorong pemerintah untuk melihat persoalan kemiskinan secara lebih menyeluruh, termasuk daya beli masyar tingkat pendapatan, serta kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan demikian, kebijakan pengentasan kemiskinan.
Juru Bicara PDI Perjuangan Guntur Romli mempertanyakan perbedaan tajam angka kemiskinan di Indonesia.
Ia menegaskan perbedaan ini mencerminkan manipulasi persepsi. Statistik dipoles sedemikian rupa untuk kepentingan pencitraan politik, sementara kondisi riil masyarakat kecil kurang mendapat perhatian.
Guntur juga menyoroti permainan desil atau pengelompokan pendapatan penduduk, menurutnya, penataan desil yang terus dinaikkan secara sepihak bukan cerminan kemakmuran, melainkan cara halus untuk mengurangi hak-hak dasar rakyat berpenghasilan rendah.
"Ini adalah modus untuk ‘merampok’ hak-hak dasar rakyat kecil. Desil menjadi cara pemerintah menurunkan angka kemiskinan tanpa benar-benar meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tegas Guntur Romli.
Ia mengamini pandangan bahwa penyesuaian desil sering digunakan untuk membuat angka kemiskinan terlihat lebih rendah di atas kertas, meski kondisi ekonomi masyarakat belum banyak berubah.