Kepala Sub Satgas Penegakan Hukum, Brigjen Mohammad Irhamni menyebut penindakan dilakukan mulai dari tingkat Bareskrim Polri hingga Polda jajaran di seluruh wilayah.
Ia mengatakan proses hukum tersebut dilakukan sebagai langkah terakhir untuk memberikan efek jera kepada para pelaku serta memberikan keadilan bagi korban.
"Penegakan hukum dilakukan dengan sinergi dan kolaborasi dengan jajaran kepolisian di level daerah," ujarnya kepada wartawan, Selasa (7/7).
Ia menjelaskan penindakan terhadap 32 pelaku itu berasal dari 64 laporan kepolisian yang ditangani oleh Satgas Haji dan Umrah. Rinciannya, kata dia, terdiri dari 34 Laporan Polisi (LP) dan 30 Laporan Informasi (LI) dengan jumlah korban mencapai 3.550 orang dan kerugian sebesar Rp116,7 miliar.
Irhamni mengatakan salah satu kasus yang menonjol yakni di Polda Metro Jaya yang mengusut 4 LP dengan jumlah korban mencapai 3.000 orang. Ia menyebut Polda Metro Jaya telah menetapkan 1 tersangka dengan kerugian korban mencapai Rp95 miliar.
Selanjutnya, kata dia, Polda Jawa Timur yang menetapkan 13 tersangka dengan jumlah korban 145 orang dan kerugian mencapai Rp9,5 miliar.
Selain itu, Irhamni menyebut ada juga Polda Sulawesi Tenggara yang menetapkan 3 tersangka dengan korban 282 orang dengan estimasi kerugian korban mencapai Rp8,8 miliar.
Dia juga menegaskan Polri terus berkomitmen memberantas pelanggaran Haji dan Umrah untuk memastikan masyarakat bisa beribadah dengan tenang. Irhamni mengingatkan agar masyarakat hati-hati dengan iming-iming pelaksanaan Haji dan Umrah dengan biaya murah.
"Masyarakat perlu terus waspada dan jangan tergiur tawaran-tawaran Haji dan Umrah dengan biaya murah dari pihak yang tidak bertanggung jawab," pungkasnya.
Sebelumnya Mabes Polri mengaku akan fokus memberantas aksi-aksi Haji ilegal hingga travel bodong untuk melindungi para calon jemaah dari penipuan.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan hal itu akan menjadi fokus utama kepolisian usai resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) bersama Kementerian Haji dan Umrah.
Isir mengatakan nantinya Polri akan bekerja sama dengan instansi terkait lainnya mulai dari Kementerian Agama, Imigrasi hingga otoritas Arab Saudi.
Oleh karenanya, kata dia, pemberantasan praktik haji ilegal atau non-prosedural yang merugikan masyarakat akan terus digencarkan. Sehingga harapannya, dapat menjamin keamanan dan ketertiban selama penyelenggaraan ibadah haji.
Selain itu, Isir mengatakan Polri juga akan menindak pelbagai modus penipuan yang dilakukan oknum travel nakal. Termasuk janji pemberangkatan tanpa antre hingga penggunaan visa yang tidak sesuai.