Jakarta, - Anggota Komisi XIII DPR RI, Saadiah Uluputty menyatakan bahwa dirinya turut beduka atas meninggalnya lima calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Koperasi Kampung Nelayan yang tergabung dalam Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) 2026 saat mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil).
Saadiah mendesak pemerintah mengusut tuntas penyelenggaraan kegiatan tersebut dan menghentikan pola pelatihan yang dinilai tidak sesuai bagi warga sipil.
Menurut Saadiah, insiden yang merenggut nyawa peserta harus menjadi momentum evaluasi total terhadap konsep pelatihan calon pengelola koperasi.
“Saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga para korban. Peristiwa ini harus diinvestigasi secara menyeluruh dan menjadi bahan evaluasi total agar tidak kembali memakan korban,” kata Saadiah Uluputty dalam keterangan persnya, Minggu, 28 Juni 2026.
Saadiah menilai penyelenggara harus menjelaskan bagaimana proses seleksi kesehatan peserta dilakukan sebelum mengikuti latihan fisik yang berat.
Menurutnya, informasi mengenai adanya peserta perempuan, termasuk yang disebut memiliki kondisi fisik rentan, memperlihatkan pentingnya pemeriksaan kesehatan dan penilaian risiko sebelum kegiatan dilaksanakan.
“Jika benar terdapat kelalaian dalam memperhitungkan kondisi fisik peserta, maka hal itu harus diusut secara transparan dan seluruh pihak yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban,” ucapnya.
Karena itu, Saadiah menilai dugaan kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa warga sipil tidak bisa dipandang sebagai persoalan administratif semata.
“Peristiwa ini berpotensi menjadi persoalan hak asasi manusia apabila terbukti ada pengabaian terhadap aspek keselamatan peserta. Negara wajib memastikan setiap program dilaksanakan dengan menghormati hak hidup dan keamanan warga negara,” tegasnya.
Lebih lanjut, Saadiah meminta pemerintah menghentikan pelatihan berbasis militer bagi calon manajer koperasi hingga hasil evaluasi dan investigasi selesai dilakukan.
“Pelatihan berbasis militer terhadap calon manajer koperasi sebaiknya dihentikan. Pembinaan harus diarahkan pada peningkatan kapasitas manajemen koperasi, tata kelola usaha, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai tujuan pembentukan koperasi itu sendiri,” tutup Saadiah.