Menurutnya, penurunan impor itu membuat sejumlah importir tidak senang karena pemerintah menargetkan ketergantungan terhadap BBM impor terus turun.
"Jadi sekarang tinggal kita impor bensin tinggal 20 juta kiloliter. Ini memang para importir marah ke gue nih. Karena pikiran saya ke depan adalah enggak boleh kita impor," beber Bahlil dalam acara Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun Indef 2026 di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis (25/6).
Bahlil menjelaskan konsumsi bensin nasional saat ini mencapai sekitar 40 juta kl per tahun. Dari jumlah tersebut, produksi dalam negeri kini sudah mampu memenuhi sekitar 20 juta kl.
Dia juga mengatakan peningkatan produksi tersebut terjadi setelah kilang di Kalimantan Timur mulai beroperasi. Sebelum kilang tersebut berproduksi, kapasitas produksi bensin dalam negeri hanya sekitar 14,25 juta kl per tahun.
Kehadiran kilang baru menambah kapasitas sekitar 5,5 juta kl sehingga produksi nasional kini mencapai sekitar 20 juta kl.
Selain bensin, Bahlil menyebut Indonesia juga telah menghentikan impor solar setelah produksi biodiesel terus ditingkatkan melalui program mandatori pencampuran biodiesel.
Menurutnya, kebutuhan solar nasional sekitar 39 juta kl per tahun kini dapat dipenuhi melalui kombinasi produksi dalam negeri dan bauran biodiesel hingga B50.
Ke depan, pemerintah ingin menerapkan strategi serupa untuk bensin melalui pemanfaatan bioetanol.
Bahlil juga mengatakan pemerintah mendorong penggunaan campuran etanol seperti E10 hingga E20 untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bensin.
Dia juga mengaku gagasan tersebut sempat menuai keraguan ketika pertama kali disampaikan pada awal 2025. Padahal, penggunaan campuran etanol pada bensin telah diterapkan di sejumlah negara seperti Amerika Serikat (AS) dan Brasil.
"Kalau B50 bisa kita memenuhi kebutuhan solar kita, kenapa bensin enggak?" ujarnya.
Menurut Bahlil, pengurangan impor BBM penting dilakukan di tengah ketidakpastian geopolitik global dan tingginya kebutuhan devisa untuk membeli energi dari luar negeri.
Dia juga menyebut Indonesia saat ini harus menyediakan devisa sekitar US$30 miliar atau Rp538,02 triliun (asumsi kurs Rp17.928 per dolar AS) per tahun untuk mengimpor BBM. Karena itu, pemerintah berupaya menekan impor agar permintaan terhadap dolar AS ikut berkurang.
"Ketika permintaan kita kepada dolar tidak terlalu besar, maka saya yakin nilai tukar kita juga akan semakin membaik. Devisa kita yang paling keluar, paling banyak itu adalah untuk membeli BBM," bebernya.
Bahlil juga mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kemungkinan melakukan transaksi pembelian energi dengan mata uang selain dolar AS sebagai salah satu alternatif diversifikasi pembayaran perdagangan internasional.
"Kalau bisa belanja di negara lain tidak pakai dolar, mungkin itu salah satu alternatif juga supaya ada diversifikasi," jelasnya.