Menurut Bahlil, pemerintah bersama PLN telah membedah sumber persoalan yang berkaitan dengan keandalan pasokan listrik nasional.
"Kami juga tadi membahas tentang keberlangsungan stabilitas pelayanan pemerintah, pelayanan PLN kepada masyarakat khususnya terkait dengan listrik. Tadi sama-sama Dirut PLN (Darmawan Prasodjo) juga sudah kita bedah, ada tiga masalah," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (22/6).
Pertama, persoalan yang berkaitan dengan PLTG. Meski tidak merinci pembangkit mana yang dimaksud, Bahlil menyebut isu tersebut menjadi salah satu faktor yang dibahas dalam evaluasi bersama PLN.
"Satunya itu adalah menyangkut PLTG yang di awal," ujarnya.
Kedua, kebutuhan batu bara berkalori menengah (4.200 kcal/kg hingga 6.200 kcal/kg) untuk proses pencampuran (blending) bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Menurut Bahlil, secara volume pasokan batu bara untuk PLN sebenarnya tidak bermasalah.
Dia juga menyebut konsumsi batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun. Sementara itu, penugasan pasokan batu bara dari pemerintah kepada perusahaan tambang berkisar 180 juta hingga 190 juta ton per tahun.
Adapun kontrak yang telah ditandatangani PLN dengan para pemasok mencapai sekitar 134 juta ton.
"Yang sudah dikontrak oleh PLN 134 juta ton. Sebenarnya secara kontrak dengan PLN dengan pengusaha 134 juta untuk satu tahun. Sekarang kan baru bulan enam. Itu harusnya no issue," katanya.
Namun, persoalan muncul karena PLN membutuhkan batu bara dengan spesifikasi kalori tertentu untuk kebutuhan blending. Bahlil mengatakan pasokan batu bara berkalori menengah yang dibutuhkan PLN kini telah dipastikan aman.
"Ternyata yang PLN keluhkan atau PLN minta itu adalah kalori yang medium untuk blending. Nah, sudah kita pastikan bahwa sudah tidak ada masalah dan pemerintah sudah membantu PLN untuk bisa menjalankan," ujarnya.
Bahlil juga mengungkapkan cadangan batu bara berkalori tinggi di Indonesia semakin terbatas. Dari total produksi batu bara nasional, hanya sekitar 20 persen yang memiliki kalori di kisaran 5.800 hingga 6.300. Sementara sekitar 80 persen lainnya merupakan batu bara dengan kalori lebih rendah.
"Memang untuk menyangkut dengan sekarang kan yang batu bara high calorie itu semakin hari semakin sedikit. Dari total produksi batu bara kita 100 persen, itu yang medium yang 5.800 sampai 6.300 itu tidak lebih dari 20 persen. 80 persennya itu yang medium ke bawah," beber Bahlil.
Karena itu, pemerintah membuka kemungkinan melakukan pengaturan baru terkait pencampuran batu bara agar kebutuhan pembangkit tetap terpenuhi di tengah berkurangnya pasokan batu bara berkalori tinggi.
"Memang harus ada modifikasi. Modifikasi itu nanti kita akan atur secara baik," jelasnya.
Ketiga, aspek pemeliharaan atau maintenance pembangkit dan jaringan kelistrikan. Menurut Bahlil, PLN perlu mempercepat perawatan fasilitas agar gangguan yang memicu pemadaman tidak kembali terulang.
"Tetapi yang lebih dari itu adalah kita meminta ke PLN agar segera melakukan maintenance agar betul-betul bisa memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat," kata Bahlil.
Meski demikian, Bahlil menyebut berdasarkan laporan yang diterimanya dari manajemen PLN, gangguan operasional yang sebelumnya terjadi telah berhasil diatasi.
Ia mengatakan mulai hari ini tidak ada lagi gangguan yang berdampak pada pelayanan listrik kepada masyarakat.
"Mulai hari ini itu sudah tidak ada terjadi gangguan lagi. Itu menurut Dirut PLN ya. Karena urusan teknis terhadap pelayanan operasional listrik itu ada pada PLN. Pemerintah itu regulator," ungkapnya.