Jakarta, - Majalah The Economist mengkritik kebijakan ekonomi yang diambil oleh Presiden Prabowo.
The Economist adalah majalah berita dan peristiwa internasional berbahasa Inggris milik "The Economist Newspaper Ltd" yang berkedudukan di London Inggris.
Dimasa kepemimpinan Presiden Prabowo yang belum genap dua tahun ternyata dihadapi kondisi ekonomi Indonesia diterpa sejumlah permasalahan.
Hal itulah yang menjadi tajuk pemberitaan media asal Inggris yakni The Economist dalam artikel berjudul “Indonesia’s president is jeopardising the economy and democracy,” yang terbit Kamis 14 Mei 2026.
The Economist menulis "Bagi seorang jenderal yang kasar yang telah mengubah dirinya menjadi kakek penyayang kucing, sedikit ambiguitas tidak dapat dihindari. Tetapi temperamen Prabowo begitu berubah-ubah sehingga bahkan sekutunya pun khawatir akan stabilitas makroekonomi Indonesia dan demokrasinya. Prabowo memusatkan kekuasaan dan, sesuai dengan ketidaksukaannya yang telah lama diungkapkan terhadap demokrasi multipartai, meminggirkan oposisi legislatif. Ia menghabiskan dana melebihi kemampuan Indonesia, menempatkan sekutu dekatnya di posisi ekonomi senior, dan memberikan peran yang lebih besar kepada angkatan bersenjata dalam kehidupan publik," ungkap Majalah The Ekonomist yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia.
"Hasilnya, bagi sebagian orang, tampak seperti awal mula pembalikan reformasi yang telah menopang stabilitas Indonesia sejak krisis keuangan Asia 1997-98." Ungkap The Economist.
Sebelumnya, krisis 1997-1998 telah menyebabkan puluhan juta orang jatuh miskin dan memulai era ketidakstabilan politik, serangan teror Islamis, dan pemberontakan separatis.
"Gejolak serupa saat ini tidak hanya akan merugikan 290 juta penduduk Indonesia, tetapi juga akan membuat khawatir negara-negara tetangga seperti Australia dan Singapura, membahayakan ekspor nikel dan komoditas lainnya, serta membatalkan 20 tahun kemajuan ekonomi dan politik di negara mayoritas Muslim terbesar di dunia," tulisnya.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah pendekatan kebijakan fiskal yang dipilih oleh Presiden Prabowo.
The Economist menyebut, Indonesia telah meninggalkan kebijakan disiplin fiskal yang berjalan lebih dari 20 tahun.
Puncaknya terjadi saat Presiden Prabowo melakukan reshuffle dan mencopot Menkeu Sri Mulyani dan digantikan dengan Purbaya Yudhi Sadewa.