Kutuk AS Serang Iran, Paus Leo: Perdamaian Tak Dibangun Lewat Ancaman

Jakarta, - Pemimpin Gereja Katolik Seluruh Dunia yang juga merupakan kepala negara Vatikan, Paus Leo XIV, menyerukan penghentian segera "spiral kekerasan" di Timur Tengah guna menghindari tragedi kemanusiaan yang lebih besar.

Seruan ini menggema menyusul serangan balasan Iran yang dilaporkan merenggut nyawa armada militer Amerika Serikat (AS) di kawasan tersebut.

"Menghadapi kemungkinan tragedi yang sangat besar, saya mengimbau kepada pihak-pihak yang terlibat untuk memikul tanggung jawab moral untuk menghentikan spiral kekerasan, sebelum menjadi jurang yang tidak dapat diperbaiki," tutur Paus Leo XIV di Lapangan Santo Petrus, seperti dikutip dari AFP, Senin (2/3/2026).

Paus menegaskan bahwa perdamaian sejati tidak akan pernah terwujud melalui unjuk kekuatan militer dan ancaman timbal balik yang saat ini dipertontonkan.

"Stabilitas dan perdamaian tidak dibangun melalui ancaman timbal balik atau dengan senjata, yang menabur kehancuran, penderitaan, dan kematian. Hal itu hanya dapat dicapai melalui dialog yang masuk akal, tulus, dan bertanggung jawab," tegasnya.

Spiral Kekerasan dan Korban Jiwa
Kekhawatiran Paus akan jurang kehancuran tersebut terbukti seiring makin memanasnya eskalasi di lapangan.

Mengutip laporan Reuters, operasi balasan rudal Iran yang menargetkan sejumlah instalasi militer di Timur Tengah telah menewaskan tiga anggota militer AS.

Komando Sentral AS (CENTCOM) dalam rilis resminya mengonfirmasi bahwa selain korban jiwa, setidaknya lima tentara AS terluka parah. Beberapa tentara lainnya dilaporkan mengalami luka ringan akibat pecahan peluru dan gegar otak, dan kini sedang dalam proses pemulihan untuk kembali bertugas.

Rangkaian aksi saling serang ini dipicu oleh “serangan pendahuluan” yang dilancarkan militer Israel dan AS terhadap Iran pada Sabtu (28/2/2026). Operasi darurat nasional tersebut membuahkan hasil fatal dengan tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, beserta putri, menantu, dan cucunya.

Merespons kehilangan tersebut, Teheran bergerak cepat untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan di tengah situasi perang.

Berdasarkan laporan kantor berita Iran, sebuah dewan transisi yang terdiri dari tiga pejabat tinggi—Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Kepala Kehakiman Gholamhossein Mohseni Ejei, dan perwakilan dari Dewan Hukum Negara—kini mengambil alih pengawasan jalannya pemerintahan pasca-kematian Khamenei.