Jakarta, - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, mendesak program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara, seiring banyaknya kasus keracunan yang menimpa siswa. Ironisnya, dapur MBG yang ditutup hanya sebagian kecil, yang diduga terlibat langsung dalam kasus keracunan.
Ubaid bilang bahwa ribuan dapur lain yang tetap beroperasi, seolah diabaikan dari potensi bahaya yang sama. Akar masalah MBG jauh lebih kompleks daripada sekadar kasus keracunan, mulai dari lemahnya standar pengawasan, distribusi bahan pangan yang tidak layak, hingga manipulasi data pelaporan.
"Sayangnya, desakan JPPI ini tidak digubris oleh BGN. Akibatnya, meski beberapa SPPG ditutup, korban anak terus berjatuhan, bahkan meningkat," ujar Ubaid dalam keterangan tertulis, Minggu (5/10/2025).
Adapun catatan JPPI menunjukkan, dalam sepekan pasca penutupan sebagian SPPG (29 September–3 Oktober 2025), jumlah korban keracunan justru naik menjadi 1.833 anak, lebih tinggi dari rata-rata korban mingguan selama September yang mencapai 1.531 anak setiap pekan. Dengan tambahan itu, total korban keracunan MBG hingga 4 Oktober 2025 telah menembus 10.482 anak.
“Dengan data ini, kita bisa simpulkan, penutupan sebagian SPPG sama sekali tidak efektif. Selama dapur MBG masih beroperasi, korban akan terus berjatuhan. Karena itu, BGN harus segera menghentikan seluruh SPPG di Indonesia sebelum korban bertambah lebih banyak,” ucap Ubaid.
Ubaid bilang, selain ledakan jumlah korban, JPPI juga menemukan sejumlah fakta mengkhawatirkan sepanjang pekan ini (29 September–3 Oktober 2025). Pertama, kasus menyebar ke dua provinsi baru. Sumatera Barat (122 anak) dan Kalimantan Tengah (27 anak) kini tercatat sebagai wilayah baru dalam daftar korban keracunan MBG.
Kedua, lima provinsi dengan korban terbanyak pekan ini. Jawa Timur (620 anak), Jawa Barat (555 anak), Jawa Tengah (241 anak), Sumatera Barat (122 anak), dan Nusa Tenggara Timur (100 anak). Ketiga, gelombang penolakan dari sekolah dan orang tua murid. Penolakan terhadap MBG bermunculan di berbagai daerah: Tasikmalaya, Madura, Agam, Yogyakarta, Jakarta, Serang, Semarang, Batu, Polewali Mandar, dan Rembang.
Keempat, intimidasi SPPG terhadap masyarakat dan jurnalis. Sejumlah wartawan, aktivis, wali murid, dan siswa di Jakarta, Batam, Garut, dan Tuban mengalami tekanan, teror, hingga ancaman hukum karena bersuara soal kasus MBG. Kelima, guru ikut jadi korban. Sejumlah guru yang bertugas mencicipi dan mengawasi makanan MBG juga mengalami keracunan, antara lain di Cianjur, Ketapang, Sleman, Garut, Agam, dan Bandung Barat.
"Temuan-temuan ini memperkuat bukti bahwa MBG bukan sekadar program bermasalah, tetapi kegagalan sistemik dalam tata kelola gizi nasional. BGN tidak bisa lagi berpura-pura mengendalikan situasi dengan langkah setengah hati," kata Ubaid.
JPPI, kata dia, lantas menegaskan bahwa keselamatan anak jauh lebih penting daripada pencitraan kebijakan. "Karena itu, hentikan semua dapur MBG sekarang juga. Jangan biarkan meja makan anak Indonesia berubah menjadi meja darurat rumah sakit,” ujar Ubaid.
“MBG ini seharusnya menjadi simbol perhatian negara terhadap anak, bukan bukti abainya negara terhadap nyawa mereka. Sudah saatnya pemerintah berhenti menutup mata dan mengutamakan keselamatan anak di atas segalanya. Janganlah jadikan anak sebagai kelinci percobaan MBG dengan mengatasnamakan program pemenuhan gizi,” tutup Ubaid.