Adapun realisasi belanja untuk pemilu tahun ini memang memuncak pada Januari hingga Februari, karena proses pemilu sendiri berlangsung pada 14 Februari 2024.
“67,9% sudah terbelanjakan karena memang pemilu pada Februari ini mengharuskan belanja yang ada di depan atau front loading,” tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jumat (26/4).
Adapun bendahara keuangan negara ini merinci, realisasi tersebut di antaranya digunakan paling besar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rp 23,8 triliun.
Kemudian digunakan oleh Kementerian/Lembaga yang lain, seperti Polri dan TNI, serta layanan pengaduan dan kelengkapan penyelenggaraan Pemilu sebesar Rp 2,2 triliun. Anggaran ini terserap di 14 kementerian dan lembaga yang relevan.
“Jadi untuk Pemilu ini karena sudah selesai, kita harapkan nanti pertanggungjawaban dari belanjanya mulai akan disusun,” ungkapnya dilansir dari Kontan.