- Tokoh yang menjabat sebagai Ketua Majelis Syuro Partai Ummat dan senior politik nasional , Amien Rais, baru-baru ini menyerukan himbauan kepada seluruh elemen bangsa dan lapisan masyarakat untuk menjaga kestabilan negara dengan mendukung bertahannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga masa jabatannya berakhir pada 20 Oktober 2029.
Melalui kanal YouTube pribadinya pada Sabtu, 13 Juni 2026, Amien Rais mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses pergantian kepemimpinan nasional yang berlangsung secara berkala sesuai ketentuan konstitusi.
Menurut Amien, pergantian kekuasaan yang rutin harus terus dijaga agar tidak terjadi izin pemerintahan di tengah jalan, kecuali apabila terdapat kondisi yang sangat luar biasa dan bersifat istimewa.
Ia menyatakan, "Ini prinsip penting yang harus kita pegang, ya. Kecuali ada alasan yang bersifat luar biasa, yang sangat istimewa."
Selain itu , ia menguraikan bahwa proses pemberhentian presiden atau wakil presiden bukanlah perkara mudah karena memerlukan bukti pelanggaran berat, seperti tindakan pidana, pengungkapan terhadap rahasia negara, atau skandal moral yang mencoreng jabatan.
Lebih lanjut , ia memberikan apresiasi terhadap delapan asta cita yang telah disusun sebagai landasan program kerja Presiden Prabowo, yang di antaranya mencakup penguatan demokrasi Pancasila, mencakup hak asasi manusia, serta pengembangan sektor perlindungan dan keamanan.
Amien menegaskan agar masyarakat memberikan kesempatan kepada presiden untuk menuntaskan visi dan misinya hingga akhir periode. Ia menilai perlunya sikap dan logistik yang adil dari seluruh elemen bangsa dalam menyikapi dinamika pemerintahan saat ini.
Ia berujar, "Biarlah dia bekerja sekeras-kerasnya untuk mewujudkan cita-citanya sampai 20 Oktober tahun 2029. Kita main fair dan, ya, yang masuk akal sajalah, ya."
Terkait mekanisme hukum, Amien menyoroti rumitnya prosedur pemakzulan yang diatur dalam Pasal 7B UUD 1945, yang menyangkut pengawasan ketat di parlemen, proses evaluasi selama 90 hari di Mahkamah Konstitusi, hingga pengambilan keputusan akhir oleh MPR.
Amien secara terbuka menyampaikan keraguannya terkait kemungkinan pemakzulan terhadap Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka karena melihat konstelasi kekuatan politik di kursi legislatif saat ini sangat sulit untuk ditembus.
Ia mengatakan, "Mengharapkan para anggota DPR MPR berani memakzulkan Presiden Prabowo, rasa-rasanya itu mustahil. Semarah apapun kita pada Gibran Rakabuming Raka, dengan konstelasi pimpinan DPR MPR yang sekarang ini, kiranya melakukan pemakzulan terhadap Gibran itu juga sangat sulit."
Di sisi lain, Amien menyoroti kondisi sosial politik nasional yang dinilai kian eksplosif, terutama akibat tantangan nyata seperti angka kemiskinan terbuka dan gelombang pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor industri.
Sebagai saran konstruktif, ia meminta agar Presiden Prabowo membatasi kegiatan seremonial yang bersifat mewah oleh para menteri dan mengurangi frekuensi kegiatan joget di hadapan publik agar tidak memicu keresahan masyarakat.
Amien Rais merasa khawatir bahwa kemarahan rakyat dapat muncul ketika ada kemewahan yang dipertontonkan di tengah situasi ekonomi yang sedang sulit.
"Begitu adegan-adegan bermewah-mewah sampai disiarkan ke publik, reaksi rakyat kita seragam, yaitu marah dan mengumpat" .
Nah, sementara saya kira itu dulu, ya," tutupnya.
Amien Rais mengingatkan bahwa masyarakat bisa merasa kecewa jika melihat gaya hidup mewah yang dipamerkan saat kondisi ekonomi masih sulit. Menurutnya, pamer kemewahan di ruang publik sering memicu kemarahan dan kritik dari masyarakat.