Jakarta, law-justice.co - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD irit bicara soal pemanggilan empat menteri kabinet dalam lanjutan sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi pada Jumat (5/4) besok.
Dia enggan berkomentar lebih jauh soal rencana kesaksian para mantan koleganya. Mahfud mengaku telah memberi kuasa kepada para pembela hukumnya di MK.
"Silakan nanti kita lihat saja di lapangan. Kita semuanya mengikuti itu. Saya kan tidak ikut di dalam, saya sudah menyerahkan ke kuasa hukum. Jadi saya ndak ikut bicara," kata Mahfud usai acara bukber di kantor Mahfud MD Inisiative, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (3/4) kemarin.
Empat menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dipanggil sudah memastikan bakal hadir memenuhi panggilan MK untuk menjadi saksi sidang sengketa Pilpres 2024.
Keempat menteri yang dimaksud yakni Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Mereka akan dimintai keterangan soal isu politisasi bantuan sosial selama tahapan Pemilu dan Pilpres 2024. Bansos menjadi isu yang paling disorot oleh kubu paslon 1 dan 3 dalam sidang.
Keduanya menuding pembagian paket bansos yang melimpah jelang hari pemungutan suara itu sebagai praktik politik gentong babi yang dilakukan Jokowi untuk memenangkan Prabowo-Gibran.
"Pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan yang mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat tanggal 5," kata Ketua MK Suhartoyo pada persidangan di Gedung MK, Jakarta, Senin (1/4).
Jokowi juga memastikan empat menterinya itu bakal hadir. Sri Mulyani bakal menjelaskan soal anggaran bantuan sosial. Sementara, Risma secara spesifik akan lebih detail soal bantuan sosial secara umum.
"Kalau Bu Menteri Keuangan mengenai anggaran seperti apa. Kalau Bu Mensos mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa. Nanti akan dijelaskan semuanya lah," katanya, Rabu (4/3).
Sementara, Menko PMK Muhadjir Effendy bahkan mengaku dirinya sampai membatalkan rencana ke Mesir terkait penyerahan bantuan kemanusiaan kepada Palestina dan Sudan demi menghadiri panggilan tersebut.
"Mestinya saya harus ke Mesir mengantar bantuan yang tadi dilepas oleh Bapak Presiden. Tapi karena ada panggilan dari MK tadi malam, jadi kita putuskan untuk memenuhi panggilan," jelasnya.