Jakarta, law-justice.co - Beberapa waktu lalu, Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi memenangkan Pilpres 2024.
Menanggapi itu, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyampaikan bahwa terdapat sejumlah tantangan yang akan dihadapi pemerintahan di bawah Prabowo-Gibran.
Salah satunya, yang disoroti investor dan pelaku usaha, yaitu pengelolaan keuangan negara dan sumber pembiayaan untuk membiayai janji-janji kampanye yang membutuhkan anggaran yang sangat besar.
Program yang dicanangkan misalnya makan siang dan susu gratis hingga kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Selain itu, pemerintahan baru juga diperkirakan akan melanjutkan program bantuan sosial lainnya dengan anggaran jumbo bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau rentan.
Hal ini dikarenakan, pemerintah saat ini mengalokasikan anggaran bansos yang besar pada 2023 dan 2024, meski perekonomian sudah mulai pulih dari pandemi Covid-19.
Penyaluran bansos dengan anggaran signifikan jika dikurangi karena berbagai alasan, dinilai akan menimbulkan kekhawatiran masyarakat kelas bawah dan kembali mengerek angka kemiskinan dalam 5 tahun ke depan.
“Karena sudah terjebak bagi-bagi bansos maka ya bansos besar-besaran harus terus dilanjutkan. Pertanyaannya, bagaimana membiayai program kampanye lainnya? Hilirisasi, IKN, makan siang gratis?” katanya kepada Bisnis, Kamis (21/3/2024).
Oleh karena itu, Bhima berpandangan bahwa kondisi ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait disiplin fiskal dan rasio utang pemerintahan mendatang.
Di sisi lain, salah satu sumber pembiayaan yang akan didorong yaitu peningkatan penerimaan pajak, yang mana berpotensi juga berdampak pada masyarakat kelas menengah.
“Di sini timbul kekhawatiran dari investor dan pelaku usaha, disiplin fiskal era Prabowo akan melorot, rasio utang naik, pendapatan pajaknya akan menyasar kelompok menengah,” jelas Bhima.
Dia mengatakan, pemerintahan baru harus benar-benar bisa menyampaikan risiko dan strategi yang harus dibenahi dari sekarang dalam perencanaan rencana fiskal dan postur anggaran untuk tahun anggaran ke depan.
“Kalau sampai disiplin fiskalnya turun, rating utang bisa downgrade dan timbulkan masalah serius,” kata Bhima.