Jakarta, law-justice.co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa telah menerima laporan soal Bupati Boyolali, Mohammad Said Hidayat dan aparatur sipil negara (ASN) di kabupaten tersebut atas kasus dugaan pungutan liar (pungli).
Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan laporan dimaksud masih berproses di Tim Pengaduan Masyarakat (Dumas).
"Informasi yang kami peroleh benar ada laporan dimaksud. Masih proses di tim pengaduan masyarakat kedeputian informasi dan data," ujar Ali saat dikonfirmasi perihal laporan terhadap bupati dan ASN di Boyolali, Selasa (13/2).
Dugaan pungli tersebut dinarasikan untuk pemenangan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam hal ini Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Namun, Ganjar sudah membantah hal tersebut dan mendorong untuk dilaporkan ke penegak hukum.
Dalam video yang beredar di media sosial terlihat belasan orang yang diduga ASN Boyolali berkumpul dalam satu ruangan.
Salah satu pria mengenakan kemeja berwarna hitam di depan ruangan terlihat membacakan kesimpulan rapat. Satu di antaranya terkait pengembalian iuran.
"Karena kita sudah bulat untuk dibubarkan, kita bubarkan. Kemudian uang yang sudah terkumpul kita bagikan," kata pria itu.
Sebelumnya juga ada video yang beredar berisi seorang perempuan berseragam PNS Pemkab Boyolali yang mengaku mendapat arahan dari bupati untuk memenangkan calon dari parpol tertentu.
Perempuan itu juga menyebut ASN Boyolali ditarik iuran untuk pemenangan. Jika tidak mau akan dipindah yang jauh dari tempat tinggalnya.
Terkait itu, Bupati Boyolali Mohammad Said Hidayat membantah telah memerintahkan ASN setempat untuk memilih dan memenangkan calon presiden tertentu.
Said juga membantah iuran ASN untuk pemenangan salah satu calon. Saat ditanya apakah ia akan melaporkan ke polisi soal video itu, Said menjawab singkat.
"Lha saya enggak ngerti, saya enggak ngerti wong-wonge (orang-orangnya) siapa, kita juga enggak ngerti kok," kata Said di Boyolali, dikutip dari detikJateng, Kamis (16/11).