Jakarta, law-justice.co - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut tak mudah untuk mendapatkan bukti materiel terkait dugaan ketidaknetralan aparat, termasuk TNI-Polri, dalam Pemilu dan Pilpres 2024.
Pernyataan itu disampaikan Hasto merespons KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak yang meminta PDIP melaporkan dugaan keterlibatan intimidasi aparat, termasuk TNI, di pemilu.
Hal itu diungkap Maruli pada Senin 5 Februari 2024 lalu merespons pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di acara konser akbar Salam M3tal, GBK, Sabtu 3 Februari 2024 lalu.
"Ya memang bukti materiel tidak begitu mudah tetapi kami dapat sampaikan, apa yang terjadi di beberapa tempat," ungkap Hasto merespons Maruli saat ditemui di DPP PDIP, Jakarta, Senin lalu.
Hasto Kristiyanto juga menuturkan bahwa dugaan intimidasi oleh prajurit bukan hanya disampaikan Ketua Umumnya, tapi juga sejumlah pihak. Salah satunya, ahli pertahanan Connie Rahakundini juga telah mengatakan hal serupa dalam beberapa kesempatan.
"Ada Mbak Connie, yang menyuarakan bagaimana bahkan dengan pakaian seragam mereka ikut membagikan bansos, itu yang diceritakan kepada saya," jelas Hasto dilansir dari CNN Indonesia.
Namun, terlepas dari itu, dugaan keterlibatan TNI di lingkaran kekuasan adalah sejarah yang terus terjadi. Mega, kata Hasto, memiliki pengalaman pribadi sejak aktif melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Orde Baru.
"Jadi secara empiris itu terjadi, apalagi ini yang maju itu berkaitan dengan anak presiden, sementara TNI Polri itu harus royal kepada presiden. Sehingga muncul di tingkat implementasinya itu berbagai praktek seperti itu," ucap Hasto.
Megawati, kata Hasto, pada dasarnya sayang terhadap institusi TNI. Sebab, TNI banyak berperan dalam sejarah kemerdekaan Indonesia di masa lalu.
"Mengapa Bu Mega begitu sayang dengan TNI Polri, karena TNI Polri ini memiliki rekam jejak sejarah yang luar biasa bagi bangsa dan negara," imbuhnya.
Sebelumnya, KSAD Maruli menyarankan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk melaporkan langsung ke TNI, termasuk TNI AD, manakala menemukan prajurit mengintimidasi rakyat.
"Kalau memang mau resmi, bisa laporkan atau disampaikan, ada kejadian di mana kami akan coba tindak lanjuti nanti. Jadi, kalau sekarang penyampaiannya intimidasi, kami juga enggak tahu di mana, sulit juga `kan," kata Maruli menjawab pertanyaan wartawan seusai menghadiri acara perayaan Natal bersama TNI AD di Jakarta, Senin (5/2).
Maruli menegaskan kembali siapa pun yang mengetahui pelanggaran netralitas oleh prajurit segera lapor. Jika tidak, TNI pun menganggap tidak ada masalah.
"Ya, kalau pendapat saya, kalau memang tidak ada hal yang dilaporkan, saya menganggap itu tidak ada," ujar Maruli.
Ia menegaskan bahwa TNI pada prinsipnya langsung merespons setiap laporan atau aduan pelanggaran netralitas oleh prajuritnya selama tahun politik ini.***