Jakarta, law-justice.co - Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel mendesak pemerintah untuk mendengarkan suara alias kritik dari anggota dewan tentang program subsidi mobil listrik.
Seperti diketahui, lima fraksi di DPR memang sudah menyuarakan secara resmi dalam Rapat Paripurna bersama tentang subsidi mobil listrik. Artinya, fraksi ini sudah suara mayoritas di parlemen.
"Sesuai dengan prinsip demokrasi perwakilan maka ini juga berarti suara mayoritas rakyat Indonesia," ujarnya dalam keterangan resminya, Kamis (25/5) tentang kritik DPR soal mobil listrik.
Pada rapat paripurna DPR RI yang berlangsung Selasa, 23 Mei 2023 tersebut, sembilan fraksi di DPR RI menyampaikan pemandangan umum menanggapi keterangan pemerintah tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2024.
Dari sembilan fraksi yang melayangkan kritik DPR soal mobil listrik, lima di antaranya menyoroti rencana pemerintah memberikan subsidi untuk mobil listrik, yakni PDIP, Partai Nasdem, Partai Demokrat, PKS, dan PAN.
"Suara konstruktif DPR ini menunjukkan cinta DPR terhadap pemerintah dan Bapak Presiden Joko Widodo. Ini untuk menjaga performa Bapak Jokowi yang selama ini dikenal sebagai pemimpin yang memihak rakyat kecil. Jangan sampai di akhir masa jabatannya ada pihak yang mengambil kesempatan dalam kesempitan," jelasnya.
Menurutnya, dengan keterbatasan anggaran, banyak proyek strategis yang lebih membutuhkan perhatian seperti pembangunan daerah perbatasan, IKN, dan lain-lain.
"Subsidi mobil listrik ini tak sesuai dengan visi dan misi Bapak Jokowi karena subsidi ini untuk orang kaya. Yang kita soal adalah subsidinya, bukan kebijakan mobil listriknya," kata Gobel.
Apalagi lima fraksi tersebut menilai, lebih baik subsidi tersebut diberikan kepada pihak-pihak yang lebih prioritas dan mendesak untuk mendapatkan bantuan, misalnya untuk petani, nelayan, peternak, dan UMKM.
Selain itu, Gobel menilai Indonesia memiliki pekerjaan rumah yang besar yakni untuk bisa lepas dari middle income trap. Caranya dengan perekonomian harus tumbuh minimal 6 persen.
"Sedangkan kita cuma bisa meraih 5 persenan. Tak heran jika statistik kita tentang pendapatan perkapita, angka kemiskinan, tingkat pengangguran, dan kualitas sumber daya manusia kita berada pada angka yang tak beranjak jauh," pungkasnya.
Apalagi, pendapatan per kapita Indonesia saat ini hanya berada pada angka US$4.783. Angka ini masih jauh dari batas sekitar US$12 ribu untuk bisa disebut sebagai negara maju.
"Untuk membangun kemakmuran kita harus fokus membantu masyarakat yang berada di sektor-sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan UMKM. Mulai dari bantuan permodalan, infrastruktur, hingga insentif bunga. Suku bunga UMKM kita masih terlalu tinggi," pungkas Gobel tentang kritik DPR soal mobil listrik.