Jakarta, law-justice.co - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun buka suara menyoroti kabar Anies Baswedan yang diduga dilarang mengahadiri acara Muktamar ke-41 Al-Irsyad di Purwokerto pada Jumat (25/11/2022) lalu.
Dalam acara tersebut, Anies batal datang dan justru digantikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Hal ini tentunya membuat publik berspekulasi bahwa ada intervensi pemerintah dalam acara tersebut.
Dalam video yang diunggah di kanal YouTube-nya, Refly Harun menilai bahwa pelarangan Anies hadir di Muktamar Al-Irsyad tersebut menunjukkan bahwa ada pihak yang takut jika bakal calon presiden dari Partai NasDem tersebut semakin populer.
"Sepertinya penguasa khawatir, takut Anies bertambah populer, bertambah besar," ujar Refly seperti dikutip Mamagini pada Selasa (29/11/2022).
Refly Harun juga menyebut bahwa pemerintah dalam hal ini tampak lebih pro kepada salah satu kader PDI Perjuangan tersebut. Ada keberpihakan pemerintah kepada Ganjar tersebut menurutnya tidak bisa disangkal lagi.
"Ini kan menunjukkan diametral bagaimana pemerintah tiba-tiba lebih pro Ganjar Pranowo.," terang Refly.
"Sudah jelas keberpihakannya. Anies dilarang datang dan sebagai gantinya minta diundang Ganjar Pranowo," imbuhnya.
Dalam pernyataannya, pengamat politik ini juga menyebutkan bahwa Ganjar tidak akan diterima di komunitas keagamaan. Hal ini karena Ganjar sudah kental dengan nuansa nasionalis, tidak seperti Anies yang memang merepresentasikan nuansa kanan.
"Tentu Ganjar di komunitas keagamaan tidak akan bunyi dibandingkan Anies Baswedan sebenarnya. Karena Anies memang merepresentasikan nuansa kanan ya memang berbeda dengan Ganjar Pranowo yang nuansanya nasionalis," terangnya.