Jakarta, law-justice.co - Seringkali kita mendengar kata-kata radikal, khilafah & teroris terus ada penangkapan. Begitulah modus membungkam rakyat yang tidak sepaham dengan penguasa.
Pola seperti ini termasuk kejahatan politik. Framing ini digunakan sebagai senjata hukum atas dasar konstitusi kepada lawannya.
Radikal artinya perubahan secara mendasar, amat keras menuntut perubahan atau maju dalam berpikir atau bertindak. Ini dibaca umat Islam garis keras, pake celana cingkrang, bercadar.
Umat Uslam garis lurus seperti para pencinta HRS termasuk juga dalam definisi radikal. Aneh tapi nyata. Umat Islam yang mencintai agama dan negara sepenuh hati dianggap lawan.
Tidak pernah kita dengar ada agama selain Islam yang dianggap radikal. Ini artinya memang Islam dianggap sebagai lawan oleh penguasa.
Khilafah adalah sebuah sistem kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia. Makna khilafah sendiri dalam ajaran Islam. Adalah system kepemimpinan dan cara memilih pemimpin yang ada di dalam al Qur’an.
Saat ini siapa saja yang berpikiran ingin menegakkan khilafah dianggap berlawanan dengan penguasa. Mereka lupa bahwa UUD 45 dan Pancasila itu adalah bagian dari system khilafah.
Artinya penguasa tidak ingin UUD 45 & Pancasila berdiri tegak, terbukti dengan banyaknya amandemen dan roh dari pembukaan UUD 45 hampir tercabut seluruhnya.
Teroris adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan takut pada sekelompok masyarakat.
Nah sebenarnya siapa menteror siapa? Teroris versi penguasa selalu digambarkan beragama Islam dengan celana cingkrang, dahi bertanda hitam dan berjilbab atau bercadar.
Sungguh ini penyesatan yang sangat luar biasa. Yang pasti aparat dengan berbagai alasan diatas, justru yang mengancam, memfitnah, menahan bahkan sampai membunuh rakyatnya sendiri.
Artinya pemerintahlah yang menjadi teroris bagi rakyatnya yang tidak sepakat dengan pemerintah khususnya ulama dan umat Islam.
Diluar sana OPM yang terang benderang menteror, menantang dan membunuh banyak anggota TNI dan sipil justru dijadikan saudara. Mereka bukan umat Islam.
Setidaknya ada jendral polisi dari Kepala BNPT bilang ada 198 pondok pesantren (ponpes) yang diduga terafiliasi jaringan terorisme, walau kemudian minta maaf.
Pada kesempatan lain bilang ada modus baru radikalisme di kampus berupa propaganda, yaitu penyebarluasan informasi terkait kegiatan maupun rekrutmen kelompok radikal. (CNN Indonesia, Jumat, 04 Feb 2022)
Kabid Humas Polda Metro Jaya, menyatakan sedikitnya ada 30 sekolah yang sudah terafiliasi dengan ajaran khilafah (Merdeka.com, Selasa,14/6 2022).
Jendral TNI Moeldoko (KSP) bilang hal yang sama yakni menyebut radikalisme akan meningkat menjelang penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Selanjutnya mengimbau kepada masyarakat Indonesia untuk mewaspadai ancaman dari gerakan Negara Islam Indonesia. (CNN Indonesia Kamis, 20 Okt 2022).
Pernyataan diatas, sepertinya sebuah sinyal akan adanya serangan terhadap pihak Islam yang dianggap radikal dan teroris. Anehnya komunis yang telah membunuh para Jendral dan Ulama tidak pernah disinggung.
Tidak lama setelah itu disusul adanya berita penangkapan AS, tokoh dari Khilafatul Muslimin di Jatim atas tuduhan melakukan indoktrinasi paham khilafah di sekolah.
Padahal UUD 45 justru merupakan bagian dari sistem khilafah. Ini menandakan walau pangkat jendral tidak berarti paham UUD 45 dan Pancasila.
AS “bertanggung jawab melakukan indoktrinasi sehinga meyakinkan orang lain bahwa khilafah bisa menggantikan ideologi Pancasila”. (Benarnews.org,13.06.2022.),
Dilain pihak Megawati, Ketua PDIP pada pidatonya di depan kongres V PDIP Agustus 2020, jelas sekali ingin mengganti Pancasila, menjadi Trisila dan Ekasila justru aman2 saja.
(Tvone, 26.10.2022) Tiba-tiba ada seorang wanita berjilbab dan bercadar (tanpa penyamaran) lugu, masuk istana sendirian, bawa pistol FN.
Ini aneh sekali, mana ada perempuan yang berani masuk istana sendiri, apalagi bawa kitab suci dan pistol, siapa pemiliknya. Apalagi pembuat video sudah siap disana. Kasus seperti ini kan mudah ditebak skenarionya.
(Jakarta, CNN Indonesia)- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memberi peringatan kepada masyarakat bahwa potensi radikalisme akan meningkat menjelang Pemilu 2024.
Hal itu ia sampaikan merespons pernyataan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang menyebut radikalisme akan meningkat pada tahun 2023-2024 mendatang.
“Apa yang disampaikan oleh Pak Moeldoko itu kan disampaikan sebagai sebuah ‘warning’, menghadapi Pemilu 2024 bisa saja orang melakukan segala upaya, segala cara, tetapi ternyata cara itu adalah cara yang mengarah kepada pelanggaran hukum,” katanya saat ditemui di Sarinah, Jakarta, Rabu (26/10).
Pejabat ini sepertinya gak mikir atau tim intelnya yang kurang wawasan : yang curang saat pemilu itu siapa, yang nyuruh ganti kotak alumunium menjadi kardus itu siapa, yang melarang otopsi atas sekitar korban KPPS itu siapa, sekarang kok mau menekan pihak lain.
Kejahatan politik itu mencakup pengkhianatan, fitnah, penahanan gak jelas, disobedience, spionase, hasutan, sumpah palsu, penyuapan, penghinaan, obstruction of justice, menolak penangkapan, melarikan diri, dan penyimpangan birokrasi.
Mengapa dikatakan oligarki ? Karena yang menjalankan UU, mengawasi dan pembuat UU, dalam satu kelimpok, tidak ada internal control. Diantara mereka berlaku saling sandera.
Siapa yang lemah, dijadikan pecundang. Mereka gunakan senjata hukum atas dasar konstitusi kepada lawannya
Masihkah Islam dijadikan sasaran tembak ? Apakah rejim memusuhi Islam sebagai musuh negara ? Sehingga berbagai cara memframing Islam itu radikal, khilafah dan teroris ?
Bandul politik sudah mulai bergeser, Allah yang mengatur segalanya, tapi pola pikir para pejabat masih belum berubah, masih lengket rupanya ajaran politik dari Cina.
Sungguh merekalah sebenarnya pelaksana kejahatan politik terhadap Islam, Beberapa kejadian yang menimpa Islam, masih tegakah terus memojokkan Islam.
Tenyata kejahatan politik ini sebenarnya adalah mereka yang oposisi kepada rakyatnya sendiri. Mengapa ? Mereka mengendalikan hukum dan kekuasaan. Marah ? protes ? anda dianggap radikal atau teroris atau anti pemerintah. Penjara.!!!