Pedagang Nilai 100 Hari Kerja Zulhas Lebih Banyak Pencitraan

Jakarta, law-justice.co - Ikatan Pedagng Pasar Indonesia (Ikappi) memberikan sorotan tajam kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam seratus hari kepemimpinan di Kementerian Perdagangan.

Ikappi menilai bahwa sejauh ini Mendag Zulhas belum banyak melakukan hal yang signifikan, khususnya hak yang berkaitan dengan pedagang pasar.

Baca juga : Resmi, Majelis Bawaslu Putuskan Ketum PAN Langgar Administrasi Pemilu

"Selama 100 hari ini Menteri Perdagangan memang sudah melakukan kerja, namun hingga saat ini belum terlihat signifikan keberhasilan apa yang telah dilakukannya. Kami berharap Menteri Zulhas terus fokus terhadap kerja yang menyentuh kehidupan masyarakat kecil," ujar Ketua Bidang Penguatan Usaha dan Investasi DPP Ikappi, Ahmad Choirul Furqon dalam keterangan di Jakarta, Rabu (28/9/2022).

Ikappi juga menilai bahwa Menteri Perdagangan saat ini cenderung terlalu banyak pencitraan.

Baca juga : Zulhas Sebut SPHP dari Bulog Sebagai Solusi Stabilkan Harga Beras

"Kami faham bahwa sudah menjelang Pemilu 2024 dan sangat wajar apabila ketua Partai ingin elektabilitas lembaganya naik, namun kami berharap Menteri jangan terlalu banyak pencitraan dulu. Apabila kinerjanya baik sebagai Mendag, kepercayaan publik juga akan naik terhadap partai yang dipimpinnya, itu otomatis banget," kata Furqon.

"Pasca kenaikan harga BBM ini sembako terus mengalami kenaikan, sebagai menteri teknis yang langsung berhubungan dengan ini kami berharap Mendag bisa muncul sebagai problem solver, jadi urusan pencitraan kami harap dikesampingkan terlebih dahulu," imbuh dia.

Baca juga : Usai Prabowo & Airlangga, Jokowi Kini Makan Siang Bareng Zulhas

Furqon juga mengingatkan bagaimana intruksi dari presiden terkait food security .Mendag Zulhas harus ingat pesan Presiden Jokowi soal krisis pangan.

Menurut dia, berkali-kali Presiden memberikan peringatan tegas soal bahaya krisis pangan, apabila hal ini tidak diindahkan tentu ini menyalahi aturan. Padahal tugas seorang menteri yaitu membantu Presiden dalam menajemen negara.

"Presiden memberikan himbauan ini tentu berdasarkan data yang akurat, terlebih Food And Agricultural Organization (FAO) juga berkali kali memberikan red alert adanya bahaya krisis pangan. Kementan sebagai kementerian teknis yang menyiapkan produk, Kemendag sebagai manajemen dalam distribusi barang, kalau kedua lembaga ini kerja sama dengan baik, maka Indonesia tidak akan ada krisis pangan," pungkas Furqon.