Taliban Deklarasi Pemerintahan Afghanistan, Perempuan Tak Dianggap

Seorang perempuan yang mengenakan Burqa berjalan melewati Pasukan Taliban yang memblokir jalan-jalan di sekitar bandara, di Kabul, Afghanistan (27/8/2021). Taliban juga melarang perempuan menekuni olahraga karena dinilai tidak sesuai dengan syariat Islam yang diyakini, dengan alasan khawatir bagian tubuh perempuan akan terekspose ketika berolahraga. (Foto: Reuters).

Afganistan, law-justice.co - Pertemuan ribuan pemimpin agama dan etnis yang dijalankan Taliban berakhir pada Sabtu (2/7). Pertemuan tersebut berakhir dengan Taliban meminta pemerintah asing untuk secara resmi mengakui pemerintahan mereka, tetapi tidak mermberikan sinyal perubahan pada tuntutan internasional seperti pembukaan sekolah menengah perempuan.

Ekonomi Afghanistan telah jatuh ke dalam krisis karena pemerintah Barat telah menarik dana dan sanksi ketat, mengatakan pemerintah Taliban perlu mengubah arah pada hak asasi manusia, terutama perempuan.

"Kami meminta negara-negara regional dan internasional, terutama negara-negara Islam untuk mengakui Imarah Islam Afghanistan, melepaskan semua sanksi, mencairkan dana (bank sentral) dan dukungan dalam pembangunan Afghanistan," kata peserta pertemuan itu dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Reuters, Minggu (3/7/2022).

Pemimpin kelompok itu bergabung dengan pertemuan tiga hari yang dihadiri oleh lebih dari 4.000 orang pria dan tanpa seorangpun wakil perempuan. Dia kemudian menyampaikan pidato yang berisi ucapan selamat kepada para peserta atas kemenangan Taliban dan menggarisbawahi kemerdekaan negara itu.

Taliban kembali mengumumkan bahwa semua sekolah akan dibuka pada Maret, ini membuat banyak perempuan yang hadir di sekolah menengah menangis dan menuai kritik dari pemerintah Barat.

Dalam pidato yang disiarkan di televisi pemerintah, sejumlah kecil peserta mengangkat pendidikan anak perempuan dan perempuan. Wakil pemimpin dan menteri dalam negeri Taliban, Sirajuddin Haqqani, mengatakan dunia telah menuntut pemerintah dan pendidikan inklusif, tapi masalah ini membutuhkan waktu.

Namun pemimpin tertinggi kelompok itu, Haibatullah Akhundzada, yang biasanya berbasis di selatan kota Kandahar dan jarang muncul di depan umum, mengatakan orang asing tidak boleh memberi perintah ke Afghanistan.

Pernyataan akhir pertemuan itu mengatakan pertahanan Imarah Islam adalah wajib dan bahwa kelompok militan Negara Islam, yang mengatakan berada di balik beberapa serangan di negara itu, adalah ilegal.

Dikatakan tidak akan mengganggu negara-negara tetangga dan mereka tidak boleh ikut campur di Afghanistan.