Jakarta, law-justice.co - Masalah korupsi di Indonesia menjadi perhatian utama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dia bahkan sampai mewanti-wanti seluruh kader untuk tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi. Ia mengancam jika ada kader yang terlibat korupsi agar segera meninggalkan partai.
Hal itu disampaikan Mega, sapaan akrabnya, lewat video yang ditampilkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto dalam agenda `Politik Cerdas Berintegritas` Terpadu di Kantor KPK, Jakarta, Senin (27/6/2022).
"Betapa malunya kalian itu, seumur hidup di sini tercoreng, anak-istri, kalian enggak kasihan? Enggak kasihan ya sama turunan? Saya bilang jangan korupsi, masih aja ada korupsi, get out! Keluar kamu, daripada merusak partai kita," seru Mega dalam rekaman video tersebut.
Lewat video tersebut, Hasto menjelaskan sejumlah program internal partai yang dibentuk dan telah dijalankan dalam rangka mencegah korupsi.
Program pertama adalah pendidikan politik. Kaderisasi kepemimpinan PDIP disebut dilakukan untuk melahirkan negarawan dengan standar moral dan etika yang baik. Setiap calon pengurus partai, kepala daerah, dan anggota legislatif wajib mengikuti psikotes dan sekolah partai. Program kedua adalah pembangunan integritas.
"PDIP membangun sistem untuk menjaga integritas dengan menyusun sepaket peraturan, di antaranya kewajiban pimpinan partai melaporkan kekayaan partai kepada ketua umum, sanksi pemecatan bagi anggota dan kader partai yang tertangkap tangan KPK," jelas video dimaksud.
Setiap kader PDIP yang berstatus tersangka korupsi diklaim juga tidak bisa dicalonkan sebagai calon kepala daerah, wakil kepala daerah, dan anggota legislatif.
Lebih lanjut, guna melawan nepotisme, PDIP membatasi pencalonan kepala daerah dan anggota legislatif dalam satu keluarga paling banyak hanya dua orang yang bisa dicalonkan. Serta tidak boleh dalam satu tingkatan dan satu daerah pemilihan yang sama.
"Siapa berbuat itu (korupsi), pecat! Keluarkan dia dari PDI Perjuangan!" ucap Mega menambahkan dalam video yang dipaparkan Hasto.
Sebagai informasi, Hasto dan jajaran politikus PDIP itu berada di KPK untuk mengikuti program PCB Terpadu sebagai cara mendorong penguatan integritas di internal partai politik (parpol). Program andalan KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri tersebut kali ini mengundang PDIP sebagai parpol yang mendapatkan pembekalan antikorupsi.
Ketua KPK Firli Bahuri pun memberikan arahan langsung terkait pembekalan antikorupsi dalam agenda dimaksud.
Sejumlah elite PDIP yang hadir secara tatap muka ialah Hasto Kristiyanto, Olly Dondokambey, Djarot Saiful Hidayat, I Made Urip, dan Mindo Sianipar.
Berdasarkan data penanganan perkara hingga Januari 2022, tercatat 310 perkara yang melibatkan anggota DPR dan DPRD, 22 perkara yang melibatkan Gubernur, serta sebanyak 148 Wali Kota/Bupati dan Wakil yang ditangani KPK.
Salah satu mantan kader PDIP yang terjerat korupsi dan menjadi perhatian publik adalah Harun Masiku, yang sampai saat ini berstatus buron.