Jakarta, law-justice.co - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengomentari soal munculnya spanduk dukungan Ketua KPK Firli Bahuri untuk maju Pilpres 2024. MAKI mendesak Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk mengingatkan pimpinan KPK agar tidak tergoda politik.
"Saya kemudian dalam konteks itu (spanduk) mendesak Dewan Pengawas untuk memastikan tidak ada intrik politik apapun yang kemudian menjadi mewarnai proses-proses pemberantasan korupsi di KPK. Mestinya Dewan Pengawas memberikan warning kepada pimpinan KPK Sekarang untuk tegas menyatakan tidak tergoda politik," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Sabtu (28/5/2022).
Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengomentari soal munculnya spanduk dukungan Ketua KPK Firli Bahuri untuk maju Pilpres 2024. MAKI mendesak Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk mengingatkan pimpinan KPK agar tidak tergoda politik.
"Saya kemudian dalam konteks itu (spanduk) mendesak Dewan Pengawas untuk memastikan tidak ada intrik politik apapun yang kemudian menjadi mewarnai proses-proses pemberantasan korupsi di KPK. Mestinya Dewan Pengawas memberikan warning kepada pimpinan KPK Sekarang untuk tegas menyatakan tidak tergoda politik," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Sabtu (28/5/2022).
Bahkan, Boyamin juga meminta Dewas KPK untuk memerintahkan para pimpinan KPK untuk berjanji tidak ikut dalam kontestasi politik. Juga harusnya pimpinan KPK berkoordinasi dengan aparat terkait untuk menurunkan spanduk-spanduk tersebut.
"Dan kalau perlu berjanji tidak ingin kontestasi politik, supaya meredam spekulasi masyarakat, dan jika perlu terhadap spanduk-spanduk itu meminta secara resmi pimpinan KPK kepada aparat kepolisian setempat atau Satpol PP setempat untuk menurunkan spanduk itu," katanya.
"Karena bisa jadi spanduk itu tidak membayar retribusi dari daerah untuk pemasangan iklan atau reklame. Jadi ini harus tegas," sambungnya.
Lebih lanjut, Boyamin juga menyinggung pimpinan KPK sebelumnya yang sempat tergoda politik, salah satunya Abraham Samad. Hal ini katanya harus dicegah guna menghindari pandangan KPK tebang pilih untuk menangkap koruptor.
"Banyak pimpinan KPK sebelumnya tergoda jabatan-jabatan politis ketika menjelang masa berakhir. Ada yang sampai mendekati calon presiden untuk menjadi wakil presiden, jujur aja Abraham Samad. Nah sementara yang lain ada yang paling nggak jadi menteri, sehingga kelihatan kemudian sangat berharap itu dalam beberapa kesempatan menginginkan jadi menteri. terus juga ada yang lain lah," katanya.
Firli Buka Suara
Sebelumnya, spanduk berisi tulisan dukungan terhadap Ketua KPK Firli Bahuri agar maju Pilpres 2024 muncul. Firli pun buka suara.
"Jika itu dimaksudkan untuk mendukung KPK, untuk memberantas korupsi, kami ucapkan terima kasih. Tapi untuk dipahami bahwa saya tidak terpengaruh dengan isu capres dan pencapresan," ujar Firli dalam keterangannya, Jumat (27/5).
Firli mengatakan dirinya sudah berulang kali tidak ingin dikaitkan dengan isu pilpres. Dia menegaskan ingin fokus bekerja di KPK hingga jabatannya berakhir pada 2023.
"Saya fokus kerja untuk memberantas korupsi dan saya akan selesaikan tugas saya selaku Ketua KPK sampai tuntas akhir 2023," ujarnya.
Dia mengaku hanya ingin bekerja agar Indonesia bebas dari korupsi. Dia mengatakan hal itu tak bisa dilakukan sendiri sehingga dirinya mengajak orang lain ikut mendukung KPK memberantas korupsi.
Saya hanya ingin Indonesia bebas dari korupsi. Saya orang kampung dari petani miskin dan saya hanya kerja, kerja. Mari bersama KPK untuk berantas korupsi dan kita semua tentu menginginkan Indonesia bersih dan bebas dari korupsi," sambungnya.
Sementara itu, Plt Jubir KPK Ali Fikri menegaskan pemasangan spanduk tersebut bukan program KPK. Dia mengatakan KPK tak ingin terpengaruh isu Pilpres 2024.
"Pemasangan baliho tersebut, kami pastikan bukan program KPK. Isu politik, khususnya pemilihan Presiden-Wakil Presiden pada 2024, terus mengemuka. Kami berharap isu ini tidak mengganggu fokus kerja pemberantasan korupsi yang menjadi komitmen KPK," ujar Ali.