law-justice.co - Pemimpin de facto Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan terpilih sebagai presiden pada hari Sabtu (14/5). Ini terjadi sehari setelah wafatnya Presiden UEA Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan.
Dilansir dari kantor berita AFP, Sabtu (14/5/2022), kantor berita WAM melaporkan bahwa Sheikh Mohamed bin Zayed dipilih oleh Dewan Tertinggi Federal menjadi penguasa negara kaya minyak yang didirikan oleh ayahnya pada tahun 1971 tersebut.
Sheikh Mohamed bin Zayed, sering dikenal sebagai `MBZ`, bertemu dengan para anggota Dewan Tertinggi Federal, yang terdiri dari penguasa tujuh emirat UEA, saat negara itu memasuki masa berkabung untuk saudara tirinya, Sheikh Khalifa.
Selama 40 hari ke depan, Uni Emirat Arab akan berada dalam masa berkabung nasional. Bendera akan dikibarkan setengah tiang.
Pada masa berkabung ini, sektor pemerintah dan dunia usaha menyetop layanan selama 3 hari. Negara tetangga Oman dan Bahrain juga menyatakan masa berkabung selama 3 hari atas meninggalnya Sheikh Khalifa.
Terpilihnya MBZ meresmikan posisinya sebagai pemimpin UEA setelah bertahun-tahun dianggap sebagai pemimpin de facto Abu Dhabi sejak Sheikh Khalifa kena stroke pada 2014.
Sheikh Khalifa meninggal pada Jumat (13/5) pada usia 73 tahun. Dia dikenal karena kebijakan modernisasinya yang mengubah negaranya menjadi salah satu kekuatan regional.
Peran Sheikh Khalifa sebagian besar bersifat seremonial sejak dia menderita stroke dan menjalani operasi pada tahun 2014. Saudara laki-lakinya dan putra mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed, secara luas dipandang sebagai pemimpin de-facto UEA, menangani urusan sehari-hari untuk negara Teluk itu.
Sheikh Khalifa diangkat sebagai presiden kedua UEA pada tahun 2004. Dia menggantikan ayahnya dan pendiri negara, Sheikh Zayed al Nahyan.
Sheikh Khalifa lahir pada tahun 1948 di Wilayah Timur Abu Dhabi. Dia merupakan putra tertua Sheikh Zayed. Sebelum perannya sebagai presiden, dia adalah putra mahkota Abu Dhabi dan mengepalai Dewan Perminyakan Tertinggi Abu Dhabi, yang merancang kebijakan minyak.