Jakarta, law-justice.co - Pernyataan Politikus PDIP Masinton Pasaribu soal ada kaitan isu penundan Pemilu dengan kasus ekspor CPO dengan tegas dibantah oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Pria yang akrab disapa Cak Imin itu membantah uang hasil kasus ekspor tersebut untuk mendanai perkembangan isu tersebut.
"Sebagai saya yang ngusulin, saya enggak pernah dengar itu," kata Cak Imin di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/4).
Terpisah, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi meminta politikus PDIP Masinton Pasaribu tidak membuat kegaduhan baru.
"Boleh-boleh saja tapi disesuaikan dengan bukti-bukti yang ada, jangan sampai publik diberikan kegaduhan baru. Kalau memang itu benar silakan diungkap, seperti apanya," kata Awiek, Senin (25/4).
Awiek mengingatkan, pernyataan Presiden Joko Widodo terkait wacana penundaan Pemilu 2024 dan isu perpanjangan masa jabatan presiden sudah jelas disampaikan beberapa waktu yang lalu.
"Sebaiknya tidak membuat kegaduhan, harus dibuktikan supaya tidak membuat kegaduhan baru," ujar Awiek.
"Apalagi soal isu perpanjangan presiden, presiden sudah menegaskan pemilu berlangsung sesuai jadwal tahapan pemilu sudah mulai dimulai," tambahnya.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS juga Mardani Ali Sera meminta Kejaksaan Agung segera merespons pernyataan politikus PDIP soal dugaan aliran dana korupsi minyak sawit untuk wacana penundaan Pemilu 2024.
"Bongkar semua gerakan inkonstitusional. Penundaan pemilu tanpa niat amendemen berbahaya. Dan PKS menolak semua ide penundaan Pemilu apalagi perpanjangan tiga periode," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Senin (25/4).
Sebelumnya politikus PDIP Masinton Pasaribu mengaku menerima informasi terkait dugaan pengumpulan dana untuk mengongkosi wacana penundaan Pemilu 2024 dari kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah.
Masinton enggan menjelaskan secara lebih rinci mengenai asal informasi tersebut. Ia mengaku masih melakukan pendalaman dan pengecekan terkait hal itu.
"Ya, saya ada informasi menyampaikan ke saya bahwa dia memberikan sinyalemen ya, menduga bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal dan mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fundraising. Untuk memelihara dan menunda pemilu itu," kata Masinton kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (23/4).