JK Blak-blakan soal Alasan Adanya Gerakan Penundaan Pemilu 2024

Jakarta, law-justice.co - Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) Jusuf Kalla buka-bukaan soal wacana penundaan Pemilu 2024 yang digaungkan oleh beberapa pihak akhir-akhir ini.

Dia menilai Indonesia siap menggelar Pemilu 2024, meskipun hal tersebut akan berat untuk dilaksanakan. Menurutnya, pelaksanaan Pemilu memang bukan hal baru. Namun, Pemilu 2024 memang berjalan secara serentak itu yang baru karena itu dalam 1 tahun biasanya dilakukan dua kali, yaitu pada bulan Februari dan November. "Kalau pelaksanaan sendiri KPU pusat dan daerah saya rasa sudah sanggup, walaupun memang berat karena dilaksanakan secara bersamaan antara pemilihan legislatif dan eksekutif," ujarnya, dikutip dari Bisnis,  Senin (11/4/2022).

Baca juga : Dorong Prabowo Atasi Konflik di Papua, JK: Mereka Merasa Dirampok

Ketua Dewan Masjid Indonesia tersebut mengatakan nantinya masyarakat akan lebih banyak menyoroti pemilihan Presiden. Padahal, kata dia, lebih rumit untuk pemilihan legislatif yaitu anggota DPR, DPD, dan lainnya.

JK juga membandingkan proses pemilu legislatif beberapa tahn lalu dimana banyak petugas di lapangan yang meninggal karena kelelahan saat bertugas. "Itu tantangan beratnya melaksanakan [pemilu] secara bersamaan," jelasnya.

Baca juga : Respons JK soal Isu Anies Jadi Calon Gubernur DKI Jakarta Usai Pilpres

Selain dilaksanakan bersamaan, JK menilai Pemilu 2024 sudah pasti menelan biaya yang cukup besar. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pemilu 2024 mencapai Rp110 triliun.

JK menilai mencuatnya wacana penundaan pemilu tak lain karena situasi Indonesia yang masih belum stabil. Dia mengatakan Indonesia mengalami situasi memprihatinkan terjadi dua krisis yang bersamaan yaitu krisis ekonomi dan krisis politik. Krisis ekonomi diakibatkan pandemi Covid-19 dan perang Rusia vs Ukraina yang masih terjadi hingga saat ini. "Untuk krisis politik dipicu dari keinginan sejumlah kelompok, partai, dan tokoh eksekutif yang ingin menunda pemilu," ucapnya.

Baca juga : Jusuf Kalla: Semua Pihak Terima Hasil Putusan MK soal Sengketa Pilpres