Jakarta, law-justice.co - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir pada Kamis (7/4/2022) melakukan kunjungan ke kantor Pusat PT PLN (Persero) untuk menemui Serikat Pekerja (SP) dan karyawan milenial PLN.
Salah satu yang dibahas oleh Menteri Erick dalam pertemuan itu adalah mengenai pembentukan holding dan subholding di tubuh perusahaan setrum tersebut.
Menteri Erick mengatakan, pegawai milenial memiliki tugas penting dalam memberikan inovasi untuk transisi energi. Sebab, PLN adalah pemain utama dalam transisi energi.
"Ini tidak bisa dihindari lagi. Namun saya optimistis dengan SDM PLN yang mumpuni, segala tantangan dalam menjalankan transisi energi ini dapat dilaksanakan dengan baik," ujar Erick.
Proses transisi ke energi yang memiliki karbon lebih rendah tentu sangat menantang. Beradaptasi dengan era rendah karbon tentu saja memiliki dampak yang sangat luas. Adaptasi tersebut tidak hanya menyangkut strategi investasi dan permodalan, namun juga terkait erat dengan budaya dan kebiasaan yang ada.
Salah satu dukungan pemerintah adalah dengan membentuk holding subholding di tubuh PLN. Erick memastikan pembentukan holding di PLN bukan berarti meliberalisasi PLN, tetapi untuk membuat PLN lebih lincah lagi ke depan.
"Tidak mungkin saya membentuk holding untuk memperlemah PLN. Pembentukan holding subholding bukan untuk meliberalisasi, justru ini sebagai langkah untuk memperkuat PLN," tegas Erick.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo tak menampik dalam mencapai target netral karbon, PLN harus terus meningkatkan kapasitas SDM. PLN telah melakukan berbagai pengayaan dalam meningkatkan kapasitas SDM untuk menjalankan transisi energi.
Misalnya saja, dalam rencana perdagangan karbon di Tanah Air, PLN mengirimkan insan terbaiknya yang mayoritas adalah milenial untuk mengemban ilmu di Eropa untuk mengadaptasi sistem perdagangan karbon di sana. Melalui transfer knowledge ini, diharapkan mampu meningkatkan potensi insan PLN dalam mengembangkan instrumen energi bersih di Indonesia.
"PLN menjadi pemain utama dalam perdagangan karbon di tanah air, untuk itu kami belajar sampai ke Eropa," ujar Darmawan.
Di sisi lain, dalam transisi energi PLN juga sudah menetapkan peta jalan melalui upaya peningkatan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT) menjadi 29 Giga Watt (GW) pada 2030 yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang disebut-sebut paling hijau ini.
Secara paralel, untuk bisa menekan emisi PLN juga sudah merencanakan untuk mempensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan menerapkan teknologi co-firing pada PLTU eksisting untuk menekan angka emisi gas buang.
"Untuk melepas ketergantungan terhadap impor minyak, PLN juga mengkonversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit berbasis EBT maupun gas," paparnya.