Jakarta, law-justice.co - Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan soal mahalnya anggaran Pemilu 2024 direspons oleh Komisi Pemilihan Umum. Ketua KPU Ilham Saputra tak ambil pusing dengan polemik anggaran Pemilu 2024. Dia memastikan KPU tetap terbuka untuk membahas kembali anggaran yang telah diajukan.
"Ya enggak apa-apa lah, Itu statement Pak Luhut aja lah," kata Ilham dalam diskusi, Rabu (23/3/2022).
"Memperhatikan apa yang disampaikan Pak Luhut, kondisi keuangan negara, dan sebagainya, tentu kami bisa saja men-take down beberapa anggaran yang sudah kami usulkan," imbuhnya.
Ilham menjelaskan anggaran yang diajukan KPU Rp76 triliun, bukan Rp110 triliun seperti yang diklaim Luhut. Anggaran itu pun merupakan hasil rasionalisasi setelah masukan dari pemerintah dan DPR.
Dia pun menyampaikan sebagian besar porsi anggaran Pemilu 2024 akan digunakan untuk membayar honor petugas adhoc. KPU meningkatkan honor petugas dari Rp500 ribu di tahun 2019 menjadi Rp1 juta untuk 2024.
Ilham berkata anggaran Rp76 triliun itu masih bisa dirasionalisasi. KPU kemungkinan akan memangkas anggaran pembangunan kantor KPU di berbagai daerah.
"Sarana-prasarana yang dimiliki oleh KPU di kabupaten/kota di provinsi, misalnya, yang kami anggaran, mungkin itu bisa di-takedown," tuturnya.
Sebelumnya, Luhut mengatakan ada usulan penundaan pemilu dari masyarakat. Dia mengklaim hal itu terlihat dari big data yang dimiliki pemerintah.
Dia menyebut salah satu alasan masyarakat ingin menunda pemilu adalah anggaran Pemilu 2024 yang kemahalan. Luhut menyebut KPU mengajukan Rp110 triliun untuk menyelenggarakan pemilu.