Jakarta, law-justice.co - Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN) dan pemindahan IKN disebut tidak memiliki konsep yang jelas. Pemindahan IKN hanyalah proses di atas kertas.
Hal itu disampaikan oleh pengamat politik hukum Universitas Nasional Saiful Anam karena sumber dana pembangunan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tidak jelas. Menurut dia anggaran yang berasal dari investasi swasta, BUMN dan alokasi APBN untuk IKN di tahun 2022 ini belum jelas .
Dengan kondisi tersebut, Anam lantas mengatakan anggaran IKN sangatlah aneh. Sebab, UU IKN sudah disahkan dan rencana pemindahan IKN sudah massif diinformasikan oleh pemerintah.
"Menurut saya sangat aneh, mengigat gembar-gembornya sudah kemana-mana dan UUnya juga sudah disahkan, sehingga semakin menguatkan bahwa sebenarnya konsepnya masih rapuh, hanya sebatas di atas kertas," kata Saiful Anam, Jumat (4/2/2022).
Lebih lanjut lulusan Doktor Hukum Universitas Indonesia ini berpendapat, apabila anggaran APBN belum disiapkan untuk pembangunan Infrastruktur, maka ia mempertanyakan dari mana anggaran pembangunan IKN disiapkan.
Jika memang menggunakan aset pemerintah, Saiful Anam mengingatkan pemerintah untuk benar-benar mengkalkulasi untung ruginya.
"Apalagi saat ini masa pandemi, harga aset makin turun, sehingga sangat tidak memungkinkan apabila berasal dari aset-aset pemerintah dijual atau bahkan disewakan," pungkas Saiful.