Jakarta, law-justice.co - Partai Ummat mengomentari tujuh tahun kinerja pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi. Mereka menganggap rezim Jokowi sebagai pembohong terkait proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung.
Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi mengatakan, proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang skema pembiayaan awalnya adalah non-APBN. Namun, pemerintah akhirnya menyuntikkan tambahan biaya dengan APBN.
"Ini sangat mencederai keadilan ekonomi rakyat. Tidak elok bila seorang pemimpin berbohong terus kepada rakyat," ujar Ridho, Jumat (22/10/2021).
Ridho meminta Jokowi agar menepati janji untuk tidak menggunakan APBN sebagai sumber pembiayaan.
Terlebih, menurut Ridho, kebijakan Jokowi di bidang Infrastruktur itu memang cukup masif namun tidak efisien dan tidak tepat sasaran sehingga gagal mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Pembangunan infrastruktur ini tidak sepenuhnya menunjukkan skala prioritas kepentingan publik. Bahkan beberapa pembangunan infrastruktur dengan skala giant project tidak dalam desain dan perencanaan yang baik. Apalagi khusus untuk jalan tol, harganya sangat mencekik ekonomi rakyat. Jadi cacatnya dua kali,” jelasnya.
Partai Ummat pun, lanjut Ridho, berharap agar Jokowi bersama Wapres Ma’ruf Amin dalam 3 tahun sisa masa jabatannya bisa memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia.
“Partai Ummat tetap mengharapkan di sisa tiga tahun masa bakti yang akan berakhir pada 2024 nanti Presiden Jokowi bersedia melakukan perubahan drastis,” pungkasnya.