Jakarta, law-justice.co - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) memberikan catatan khusus untuk Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wapres Ma`ruf Amin yang hari ini genap dua tahun.
Wakil Koordinator KontraS, Rivanlee Anandar mengatakan, dua tahun Jokowi-Ma`ruf tak ada perubahan yang signifikan. Bahakan Jokowi tak punya komitmen melakukan perbaikan.
"Kondisi demokrasi justru semakin memburuk dengan abainya negara terhadap perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM sebagai mandat konstitusi," kata Rivanlee kepada wartawan, Selasa (19/10/2021).
Menurut Rivanlee, terbatasnya kebebasan sipil menunjukkan kondisi demokrasi di pemerintahan Jokowi-Ma`ruf merosot tajam di tahun ini.
"Kami menilai, sepanjang dua tahun memimpin di periode keduanya, demokrasi mati secara perlahan," ujarnya.
Rivanlee pun membeberkan sejumlah hal terkait situasi kebebasan sipil yang semakin memburuk, seperti masifnya serangan terhadap pembela HAM.
"Negara kian abai terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, pendekatan represif di Papua yang minim koreksi, minim komitmen terhadap instrumen HAM Internasional, serta nihilnya partisipasi dalam pembuatan regulasi," ucap Rivanlee.
KontraS mencatat sejak awal kepemimpinan Jokowi-Ma`ruf ada 360 kasus pelanggaran kebebasan berpendapat. KontraS juga menyinggung adanya sejumlah kebijakan yang bermasalah namun tetap keluar di masa pandemi Covid.
Lebih lanjut, KontraS menyimpulkan demokrasi Indonesia mengalami kemunduran signifikan. Jika dibiarkan demokrasi Indonesia akan kian mengkhawatirkan.
"Dalam kasus-kasus di atas, kami bisa menyimpulkan bahwa demokrasi di Indonesia dalam dua tahun di bawah kepemimpinan Jokowi telah mengalami kemunduran secara signifikan. Apabila hal ini terus berlanjut dan dibiarkan, kami mengkhawatirkan demokrasi di Indonesia akan menuju titik nadirnya," pungkasnya.