Jakarta, law-justice.co - Partai Demokrat kembali membuka pintu bagi Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko untuk meminta maaf atas upaya kudeta kursi Ketua Umum dari tangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan, pintu maaf terbuka bagi orang yang telah berbuat kesalahan.
"Beliau [Moeldoko] punya dua pilihan. Pertama, menghentikan semua ambisinya untuk mengambilalih Partai Demokrat. Mengakui kesalahannya. Meminta maaf kepada seluruh kader Partai Demokrat. Kami yakin, masih ada ruang perbaikan bagi siapapun manusia di muka bumi ini yang telah berbuat khilaf atau salah," kata Herzaky dalam konferensi pers, Minggu (3/10/2021).
Ia mengingatkan, tim Moeldoko dalam melancarkan kudeta terhadap AHY sudah tercerai-berai saat ini, seperti Max Sopacua dan Cornel Simbolon yang telah mundur secara teratur hingga Muhammad Nazarudin yang merupakan salah satu investor keluar dari barisan koalisi.
Herzaky menduga, pengunduran diri sejumlah orang dari tim Moeldoko itu terjadi karena ulah Rusdiansyah yang memalsukan tanda tangan kader Partai Demokrat untuk menggugat AHY.
"Kader tersebut sekarang sudah melaporkan Rusdiansyah ke polisi pada 18 April 2021. Kami meminta agar pihak Polda Metro Jaya memprosesnya segera," kata Herzaky.
"Posisi Nazarudin digantikan oleh Muhamad Azhari, mantan kader yang sudah menjadi anggota partai lain. Keuangan tim pun sudah seret karwna argometer jalan terus, tapi hasil tak kunjung tiba. Bahkan Moeldoko sudah tidak mempercayai tim Marzuki Alie," imbuhnya.
Dia melanjutkan, Moeldoko mempunyai pilihan lain yaitu terus melanjutkan ambisi mengkudeta AHY. Namun, Herzaky mengatakan bahwa langkah itu akan membuat Moeldoko kehilangan uang lebih banyak, nama baik, serta kehormatan.
"Bukan saja kehormatan pribadi, tetapi juga kehormatan keluarganya. Kami yakin, insyaallah, bersama Tuhan dan dukungan rakyat Indonesia, kami dapat memenangkan proses hukum ini," ujar Herzaky.
Ia kemudian mengingatkan Moeldoko untuk menempuh cara-cara yang demokratis dan beradab.
Jika memiliki ambisi menjadi presiden, Herzaky menyarankan Moeldoko mendirikanl partai politik sendiri seperti sejumlah jenderal TNI lainnya yaitu Edi Sudrajat yang mendirikan PKPI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mendirikan Demokrat, Wiranto mendirikan Hanura, dan Prabowo Subianto yang mendirikan Gerindra.
"Itulah sejatinya Jenderal, mendayagunakan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki untuk tegak berdiri di atas kaki sendiri. Untuk itu, Moeldoko jika benar mengaku jenderal, dirikanlah partai sendiri. Jangan mengganggu partai orang lain," ujar dia.
Untuk diketahui, Demokrat sempat dicoba dikudeta oleh Moeldoko dan sejumlah mantan kadernya lewat penyelenggaraan Kongres Luar Biasa pada Februari 2021 silam.
Namun, upaya tersebut gagal setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly memutuskan menolak mengesahkan hasil KLB Demokrat yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara tersebut.
Setelah itu, Demokrat membuka pintu maaf kepada Moeldoko cs. Namun, mereka menolak meminta maaf dan malah melayangkan gugatan ke pengadilan terkait keputusan Menkumham serta pengesahan kepengurusan DPP Partai Demokrat pimpinan AHY.
Juru bicara Moeldoko, Muhammad Rahmad, berupaya dihubungi namun belum mendapatkan respons terkait pernyataan Herzaky.