Jakarta, law-justice.co - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pihaknya bakal menutup dan memerger 7 perusahaan BUMN dengan cepat. Dengan begitu, BUMN mengantisipasi perubahan model bisnis yang terjadi saat Covid-19 atau pasca-Covid-19.
"Dan sekarang kan yang perlu ditutup itu ada 7 yang memang sudah lama tidak beroperasi. Ini kan kasihan juga nasib pegawainya terkatung-katung dan kita kan zalim kalau jadi pemimpin tidak beri kepastian... Di situ ada Iglas, Merpati, Leces, ini hal-hal ya saya rasa kita harus pastikan keputusan ini ada," kata Erick di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (23/9/2021).
Meski demikian, dirinya mengaku proses menutup atau memerger BUMN tidaklah mudah.
Ia mengungkapkan, persoalan itu menjadi salah satu bahan diskusi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, kemarin. Salah satu anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP Darmadi Durianto mempertanyakan kendala likuidasi tujuh BUMN `hantu`.
Erick memaparkan, di era pasar bebas dan digitalisasi seperti sekarang, pengambilan keputusan harus semakin cepat. Menurut dia, restrukturisasi beberapa perusahaan BUMN membutuhkan waktu yang sangat lama, 9-12 bulan. Prosesnya pun lintas kementerian/lembaga.
"Tapi percepatan pengambilan (keputusan) ini sangat penting. Ketika kita melihat ada satu perusahaan yang tidak sehat dan ini sekarang terbuka digitalisasi dan marketnya, itu kalau tidak diambil keputusan cepat, itu nanti akan membuat perusahaan itu makin lama makin tidak sehat," kata Erick.
"Padahal dalam waktu yang singkat bisa kita perbaiki. Cuma karena prosesnya belum jadi nggak sehat. Akhirnya bukan nggak sehat saja jadi bangkrut dan tutup. Untuk menutup saja itu BUMN perlu proses panjang lagi," lanjutnya.