Jakarta, law-justice.co - Sejumlah menteri kabinet Jokowi mendapat sorotan dari pengamat politik, Jamiluddin Ritonga yang menyebut bahwa para pembantu presiden tersebut layak di-reshuffle.
Jamiluddin menyorot para menteri dalam penanganan Covid-19. Ia menilai bahwa kinerja sejumlah menteri Presiden Jokowi yang menangani pandemi Covid-19 tidak memuaskan.
Menurut Jamiluddin, salah satunya adalah Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Maves), Luhut Binsar Pandjaitan yang juga merupakan Kordinator PPKM Jawa dan Bali.
“Menteri yang langsung menangani Covid-19 juga selayaknya di-reshuffle,” ungkapnya pada Minggu (22/8/2021) seperti melansir suara.com.
Selain Luhut, Jamiluddin juga mengungkapkan sejumlah nama menteri lain yang memang tugasnya dekat dengan penanganan Covid-19.
“Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin termasuk yang layak di-reshuffle,” ujar pengajar Universitas Esa Unggul itu.
Jamiluddin juga menyatakan bahwa para menteri ini harus bertanggung jawab atas berlarutnya penanganan Covid-19.
Selain itu, ia juga menilai Menteri Komunikasi dan Informatika, Johni G Plate layak diganti.
“Menteri ini harusnya bertanggung jawab atas buruknya komunikasi publik selama pandemi Covid-19,” tutur Jamiluddin.
Selain empat menteri di atas, Jamiluddin juga menyoroti menteri yang bertanggung jawab atas ketenagakerjaan.
Menurutnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah pantas diganti karena tak mampu mengerem banyaknya PHK dan karyawan yang dirumahkan.
“Dia juga tak ada inovasi untuk mencari solusi meningkatnya pengangguran di tanah air,” jelasnya.
Jamiluddin menerangkan bahwa para menteri tersebut itu sebaiknya di-reshuffle agar kinerja kabinet Jokowi berpeluang terdongkrak kembali.
“Pilihan itu memang berat bagi Presiden Jokowi, tapi itulah pilihan untuk menyelamatkan negeri tercinta dari pandemi Covid-19,” ungkapnya.
Jamiluddin menyinggung bahwa kinerja kabinet Jokowi dinilai sudah tidak memuaskan masyarakat.
Menurutnya, hal itu sering ditunjukkan dari hasil beberapa lembaga survei belakangan ini.
“Penanganan pandemi Covid-19 bahkan dinilai paling buruk. Koordinasi antar menteri tidak berjalan baik hingga penanganan Covid-19 tidak memuaskan masyarakat,” ujar Jamiluddin.