Jakarta, law-justice.co - Ketum Golkar Airlangga Hartarto menyoroti sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Airlangga mengatakan menurut laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) yang merilis tentang Democracy Indeks 2020, Indonesia masuk sebagai negara demokrasi yang belum sempurna.
Airlangga mengatakan dalam laporan itu, pandemi corona juga berpengaruh terhadap kualitas demokrasi secara global. "Dalam rilis tersebut disebutkan bahwa di tengah pandemi COVID yang berpengaruh terhadap kualitas demokrasi secara global tak terkecuali Indonesia. Laporan itu menyebutkan Indonesia berada dalam kategori negara demokrasi yang belum sempurna seperti negara-negara ASEAN lainnya," kata Airlangga dalam perayaan HUT ke-50 CSIS, Selasa (10/8/2021).
Airlangga menjelaskan dalam kategori fungsi pemerintahan Indonesia mendapatkan skor 7,5 di atas rata-rata negara lainnya. Selain itu, Indonesia juga mendapatkan skor baik untuk proses elektoral dan pluralisme dengan skor 7.85.
Namun, Indonesia mengalami penurunan dalam budaya politik dan kebebasan sipil. Selain itu, Airlangga mengatakan masih ada masyarakat yang menilai demokrasi tidak efektif. "Kita alami penurunan dalam hal budaya politik dan kebebasan sipil. Budaya politik sangat penting untuk menopang bagi tumbuhnya demokrasi agar lebih berkualitas.
Masih ada penilaian masyarakat kita yang kurang percaya atau bahkan tidak percaya terhadap efektivitas sistem demokrasi," ujar Menko Perekonomian itu.
Karena itu, ia berpandangan dibutuhkan pendidikan politik secara mendalam agar demokrasi semakin baik. Dia menyebut Golkar berkomitmen untuk mendukung peningkatan kualitas demokrasi. "Oleh karena itu, pendidikan politik secara mendalam harus terus menerus kita kembangkan mulai dr elite hingga akal rumput," kata dia.
"Golkar komitmen untuk terus dukung peningkatan kualitas demokrasi yang ditunjukkan dengan berbagai kebijakan dalam partai yang lebih terbuka, responsif, dan demokratif," tutup Airlangga.