Jakarta, law-justice.co - Taiwan melalui Dewan Urusan China Daratan membalas gertakan Presiden China, Xi Jinping, yang menyatakan tidak akan membiarkan mereka memisahkan diri dan mendirikan pemerintahan.
Seperti melansir cnnindonesia.com, Xi Jinping menyatakan hal itu dalam pidato peringatan 100 Tahun Partai Komunis China.
Menurut Dewan Urusan China Daratan, walaupun saat ini Partai Komunis China sudah berhasil meraih tujuan perkembangan ekonomi, tetapi mereka tetap bergaya diktator dan mengekang kebebasan penduduk. Menurut mereka, seharusnya China menghargai sistem demokrasi yang dianut Taiwan.
"Sejarah mereka yang kerap keliru dalam mengambil keputusan dan terus melakukan tindakan yang membahayakan menjadi ancaman serius bagi keamanan wilayah," demikian isi pernyataan Dewan Urusan China Daratan.
Taiwan menyatakan rakyat mereka menolak prinsip "Satu China", yakni pemerintahan di pulau itu tunduk terhadap China. Mereka juga meminta China tidak perlu lagi menggunakan intimidasi melalui kekuatan militer yang mengancam kestabilan di wilayah Selat Taiwan.
"Pemerintahan kami tetap tegas mempertahankan kedaulatan, demokrasi dan kebebasan Taiwan dan akan terus menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan," lanjut pernyataan lembaga itu.
Taiwan menjadi basis kelompok China nasionalis yang kalah dalam perang saudara dengan Partai Komunis China pada 1949.
Partai Kuomintang yang beraliran nasionalis dan Jenderal Chiang Kai-shek serta pasukannya yang mendirikan Republik China kalah dalam perang saudara dengan Partai Komunis China yang saat itu dipimpin Mao Tse-tung.
Hingga saat ini sebagian besar penduduk Taiwan menolak bergabung dengan China. Mereka menyatakan hanya rakyat Taiwan yang berhak untuk menentukan nasib mereka di masa depan.
Sedangkan China menyatakan pemerintahan Taiwan yang dipimpin Presiden Tsai Ing-wen adalah separatis. Menurut Tsai, mereka sudah menjadi negara merdeka dengan nama Republik China.