Jakarta, law-justice.co - Politikus Partai Demokrat, Syahrial Nasution mengkritik Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Kritik tersebut disampaikan Syahrial dalam rangka menanggapi pernyataan Ahok mengenai penghapusan fasilitas kartu kredit petinggi Pertamina.
Menurut Syahrial, kini banyak pejabat BUMN yang mulai masuk ke ranah politik.
Hal ini ia bagikan melalui cuitan pada akun Twitter miliknya beberapa waktu lalu.
“Musim berpolitik para pejabat BUMN,” cuit Syahrial
Syahrial berpendapat hal tersebut dikarenakan para pejabat BUMN ini tak mempunyai prestasi sehingga mencari panggung untuk membuat sensasi.
“Karena miskin prestasi, lantas mencari sensasi,” lanjut Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat itu.
Syahrial mengatakan bahwa pernyataan Ahok ke publik soal kartu kredit tersebut takkan mengubah nasib perusahaan.
Begitu pula dengan penolakan terima gaji dewan komisaris di perusahaan pesawat penerbangan Garuda Indonesia.
“Ekspose penghapusan fasilitas Kartu Kredit direksi di Pertamina oleh Ahok dan tolak terima gaji dewan komisaris di Garuda, itu bukan solusi dan tidak merubah nasib korporasi,” tuturnya.
Oleh karena itu, Syahrial mengatakan bahwa Ahok serta para pejabat BUMN ini lebih baik memundurkan diri dari jabatannya.
“Lebih baik kalau mereka berhenti,” pungkasnya.
Komut @pertamina Ahok @basuki_btp suka banget mengumbar urusan “rumah tangga”. Kali ini ngeributin fasilitas kartu kredit berlimit Rp 30M direksi dan dekom. Kalo mau ribut tuh yg bermutu. Bukan berpolitik. Krn miskin prestasi terus cari modus utk menutupi kelemahan dan hal2 besar
— syahrial nasution (@syahrial_nst) June 17, 2021