Jakarta, law-justice.co - Pengamat politik Rocky Gerung menyebut Presiden Joko Widodo jadi orang pertama jika terjadi perubahan politik dalam beberapa waktu ke depan. Pasalnya, Jokowi sudah menjadi pelaku yang menyebabkan kerumunan di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hal itu seperti yang dialami oleh Habib Rizieq Shihab (HRS) saat ini. Namun, kata dia, habib Rizieq bukan hanya sekedar tokoh tapi juga faktor.
“Banyak orang jadi tokoh tapi bukan faktor. HRS adalah faktor dalam perubahan politik ke depan,” kata Rocky seperti dikutip dari YouTube Refly Harun.
Mantan dosen Universitas Indonesia (UI) ini kemudian menjelaskan dengan membuat perumpamaan. Misalnya, ada perubahan politik minggu depan dan kasus HRS itu belum diputuskan karena masih banding.
Kemudian tiba-tiba kasus Habib Rizieq dipercepat prosesnya, lalu dihukum. Maka, katanya, begitu ada perubahan politik yang ditangkap pertama adalah Presiden Jokowi.
“Yang ditangkap pertama adalah Pak Jokowi karena dia melakukan kerumunan, berlaku prinsip stare decisis,” tegasnya.
Prinsip hukum ini menyatakan bahwa putusan pengadilan saat ini berlaku untuk kasus yang sama. Walaupun prinsip itu dianut oleh negara sistem hukum anglo saxon, tapi publik menghendaki itu.
“Saya ini pengajar teori hukum dan filsafat hukum, jadi mengapa saya terangkan itu karena HRS ini kita bayangkan apa kesalahannya?,” katanya.
Karena jika HRS ditahan, lanjutnya, maka pejabat-pejabat yang memiliki kasus yang sama yaitu kerumunan juga dihukum setara. Itu kalau hukum diterapkan secara adil dan setara.
“Kalau mau fair maka hukum juga akan merembet ke Pak Jokowi, ke Khofifah ke menteri-menteri. Tapi ini kan tidak begitu,” ujarnya.
Itulah sebabnya ada yang menginginkan agar Habib Rizieq divonis bebas itu banyak. Rocky Gerung menilai banyak yang menginginkan HRS dibebaskan oleh pengadilan, sebab, jika mantan Imam Besar FPI itu dihukum maka ini akan menjadi preseden bagi yang melakukan kasus serupa agar dijatuhi hukuman serupa.
“Yang menginginkan HRS bebas bukan saya, Khofifah menginginkan bebas, termasuk Pak Jokowi juga ingin HRS bebas, agar tidak berlaku doctrine of precedent. Sebab jika HRS dihukum, itu menjadi parameter yang lain harus dihukum juga. Logikanya begitu,” katanya.