Bandung, Jabar, law-justice.co - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) ak efektif dalam pelaksanaannya untuk menekan penyebaran COVID-19. Hal itu dibantah oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menilai PPKM sangat efektif.
"Mohon jangan menilai PPKM dari kasus aktif, itu poin saya. Karena kasus aktif mengandung dari data yang kurang akurat. Kalau PPKM diukur oleh dimensi - dimensi lain, yang masih kurang di PPKM adalah indeks mobilitas memang masih menurun tapi tidak semenurun seperti PSBB, nah itu yang akan kita terus evaluasi," katanya di Bandung, Selasa (2/2/2021).
Menurutnya, kepatuhan masyarakat Jawa Barat terhadap protokol kesehatan COVID-19 selama PPKM menunjukan tren bagus. "Kedisiplinan kita jagoan, alhamdulilah. Di awal Januari itu yang pakai masker tersurvei 50 persen, sekarang sudah 83 persen, jaga jarak awal Januari tersurvei 48 persen sekarang 81 persen," terangnya.
Dengan demikian, Ridwan Kamil berkeyakinan bahwa PPKM efektif mampu menekan potensi penularan COVID-19 dengan peningkatan kepatuhan protokol kesehatan. "Jadi rata rata kedisiplinan Jawa Barat memakai masker, jaga jarak sudah di atas 80 persen, itu meningkat grafiknya selama PPKM," katanya.
"Artinya, kalau ditanya evaluasi PPKM di Jawa Barat mah kedisiplinan naik oleh kinerja Kapolda, Pangdam, Kajati dan lain lain. Yang ditegur selama PPKM sampai hari ini ada 9,7 juta orang, sebanyak itu yang diingatkan, dilaporkan," tegasnya.
Sebelumnya, Jokowi mengakui pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilakukan sejak pertengahan bulan lalu tidak efektif menekan angka kasus COVID-19. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas tentang Pendisiplinan Melawan COVID-19 di Istana Bogor, Jumat 29 Januari 2021 yang dirilis dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu 31 Januari 2021.
"Berkaitan dengan PPKM 11 Januari-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi, kita memiliki indeks mobility-nya ada, sehingga di beberapa provinsi COVID-nya tetap naik," tutur Jokowi.
Jokowi menekankan, kebijakan untuk menekan laju penularan COVID-19 tersebut perlu disikapi dengan lebih tegas dan konsisten di lapangan, serta kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Menurutnya, kebijakan ini tidak efektif karena implementasi di lapangan tidak tegas, sehingga esensi dari pembatasan kegiatan masyarakat ini tidak terlihat dan tidak menurunkan mobilitas di lapangan.
"Esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten. Ini hanya masalah implementasi, sehingga saya minta betul-betul turun ke lapangan," ujarnya kepada para menterinya.