Den Haag, Belanda, law-justice.co - Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte dan seluruh kabinetnya mengumumkan pengunduran diri dari pemerintahan. Dia mengaku bertanggung jawab atas kasus salah urus subsidi atau bantuan sosial pengasuhan anak selama bertahun-tahun, yang menyebabkan ribuan keluarga mengalami kehancuran finansial.
Rutte, yang mengepalai Partai Rakyat Liberal untuk Kebebasan dan Demokrasi, mengatakan bahwa dia telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Raja Willem-Alexander.
"Aturan hukum harus melindungi warganya dari pemerintah yang sangat kuat, dan di sini hal itu menjadi sangat salah," kata Rutte setelah mengumumkan pengunduran dirinya akhir pekan lalu, seperti dilansir Al Jazeera, Selasa (19/1/2021)
Kabinet akan tetap berada dalam kapasitas untuk mengelola krisis COVID-19 saat ini, sampai pemilu yang sudah dijadwalkan pada 17 Maret mendatang.
Pengunduran diri itu menyusul penyelidikan parlemen bulan lalu, yang menemukan bahwa birokrat di layanan pajak telah salah menuduh keluarga melakukan penipuan.
Laporan penyelidikan mengungkap sekitar 10 ribu keluarga dipaksa untuk membayar kembali subsidi senilai puluhan ribu euro. Dalam beberapa kasus, hal ini berujung pada pengangguran, kebangkrutan dan perceraian, bahkan disebut sebagai suatu `ketidakadilan yang belum pernah terjadi sebelumnya`.
Belanda adalah negara Eropa ketiga yang mengalami guncangan politik di tengah krisis pandemi COVID-19. Di Estonia, pemerintah mengundurkan diri karena skandal korupsi, sedangkan koalisi pemerintahan Perdana Menteri Giuseppe Conte di Italia berisiko runtuh setelah partai mitra menarik dukungannya.