Jakarta, law-justice.co - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menegaskan bakal kembali melakukan aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) pada Selasa (20/10) mendatang.
Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Remy Hastian menyatakan aksi pekan depan dilakukan lantaran pihaknya tidak berhasil menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada aksi yang digelar Jumat kemarin di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
"Aksi dimulai pukul 13.00-17.00. Akan tetapi, kembali yang menemui massa aksi bukan orang yang kami harapkan, melainkan Staff Khusus Milenial yang dirasa bukan representatif dari Presiden Republik Indonesia," kata Remy dalam keterangan tertulisnya.
Remy menyatakan aksi pekan depan yang bertepatan dengan setahun kerja Jokowi-Maruf itu akan dilakukan dengan damai dan lepas dari tindakan anarkis.
Adapun tuntutan aksi itu yakni mendesak agar Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang mencabut atau membatalkan pengesahan Omnibus Law Ciptaker.
Selain tuntutan itu, mereka juga akan menyuarakan kecaman terhadap tindakan pemerintah yang berusaha mengintervensi gerakan dan suara
rakyat atas penolakan terhadap UU Cipta Kerja.
"Mengecam berbagai tindakan represif Aparatur negara terhadap seluruh massa aksi," kata dia.
Diketahui, pada aksi mahasiswa hari ini, Presiden Jokowi disebut meminta staf khusus milenial Aminuddin Ma`ruf untuk menemui mahasiswa pedemo.
"Bapak Presiden [yang minta menemui demonstran]. Tadi sekitar jam 3 [menemui mahasiswa]," kata Aminuddin melalui pesan singkat kepada wartawan, Jumat (16/10).
Dia mengaku menerima aspirasi dari mahasiswa seputar penolakan RUU Ciptaker yang kemudian akan menyampaikannya kepada Presiden Jokowi.