Ngaku Tak Pernah Ditegur Prabowo, Fadli Zon Terus Kritik Jokowi

Jakarta, law-justice.co - Kritik pedas terhadap kebijakan pemerintah masih terus digencarkan oleh politikus Parta Gerindra Fadli Zon, walaupun partai berlambang Garuda itu telah masuk dalam koalisi pemerintah.

Fadli mengaku dirinya mengkritik tidak pernah ditegur Ketua Umum (Ketum) Gerindra Prabowo Subianto secara langsung.

Baca juga : Singgung Sebaran Dokter Tak Merata, Jokowi: 59 Persen di Pulau Jawa

"Secara langsung saya nggak pernah sih ya, nggak pernah. Ya saya rasa beliau orang yang cukup demokratis, gitu," ujar Fadli, dikutip detikcom, Rabu (12/8/2020).

Meski demikian, Fadli mengatakan, Prabowo telah mengingatkan bahwa Gerindra sudah masuk koalisi pemerintah. Di sisi lain, Fadli merasa kritiknya merupakan bentuk tanggung jawab sebagai anggota legislatif.

Baca juga : Sudah Ada Wantimpres, PKS: Untuk Apa Klub Presiden?

"Walaupun, ya, disampaikan juga bahwa kita sudah bagian dari pemerintah. Ya, tapi saya juga merasa bertanggung jawab sebagai anggota legislatif, bukan hanya sekadar tukang stempel, karena kita kan membawa amanah dari rakyat yang memilih kita, di daerah pemilihan paling tidak, dan juga di seluruh Indonesia kalau ada yang mempunyai visi yang sama," ungkapnya.

Fadli menuturkan kritiknya merupakan bagian dari berdemokrasi. Dia berharap masyarakat bisa menerima kritiknya sebagai proses kedewasaan berpolitik di Indonesia.

Baca juga : Soal Prabowo dan Gaza Solidarity Encampment

"Jadi, saya kira ini bagian dari demokrasi. Jadi, harusnya bisa kita terima sebagai suatu bagian dari proses kedewasaan berpolitik di dalam berdemokrasi," katanya.

Fadli memang masih mengkritik Jokowi meskipun Gerindra sudah masuk koalisi pemerintah. Fadli tetap mengkritik saat angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2020 minus 5,32%.

"Pemerintah terbukti lamban dan salah resep dalam mengantisipasi terjadinya krisis, baik terkait pandemi maupun eksesnya bagi perekonomian nasional. BPS sudah mengumumkan bahwa PDB kita pada kuartal II kemarin minus 5,32 persen. Angka ini jauh lebih buruk daripada ekspektasi pemerintah, yang sebelumnya memperkirakan hanya akan minus 4,3-4,8 persen saja," jelas Fadli, Jumat (7/8/2020).