Jakarta, law-justice.co - Kinerja Pemerintah Jokowi dalam menghadapi pandemi covid-19 dinilai kurang berhasil. Pasalnya, berdasarkan hasil survei dari Indo Barometer dan Puslitbangdiklat RRI, 53,8% warga tak puas dengan hasil kerja Jokowi.
Bahkan yang mengaku puas dengan kinerja pemerintah selama ini hanya 45,9%. Berdasarkan data hasil survei yang didapat law-justice.co, Selasa (26/5/2020) terdapat 5 alasan responden sehingga tidak puas.
Ada 17,3 persen responden menyebut kebijakan Jokowi tidak konsisten, sedangkan 10,7 persen menilai pemerintah lambat mendistribusikan bansos. Kemudian ada 10,1 persen responden menilai data penerima bansos tidak akurat, 10,1 persen menilai penanganan lambat, dan 9,9 persen menilai kebijakan presiden dan pembantunya sering berbeda.
Adapun alasan responden yang mengaku puas dengan berpatokan pada alasan penanganan PSBB sudah cukup baik (31,1 persen), penanganan cepat tanggap (19,2 persen), mulai banyak yang sembuh (10,6 persen), kebijakan PSBB sudah tepat (9,3 persen), dan terlihat kerja nyata (6 persen).
Selain survei soal pengendalian covid-19, survei ini juga mengukur ketidakpuasan publik terhadap penanganan kemiskinan dan pengangguran akibat pandemi. Sebanyak 84,3 persen menyatakan tidak puas atas penanganan pengangguran yang dilakukan pemerintahan Jokowi-Ma`ruf.
Alasan ketidakpuasan yang disampaikan adalah PSBB mengakibatkan sulit bekerja dan mendapat pekerjaan, persen merasa sulitnya mencari pekerjaan, kartu prakerja belum efektif, belum ada solusi yang tepat bagi yang menganggur, dan merasa sulit mendapat pekerjaan.
Survei ang menggunakan metode penarikan sampel menggunakan quota dan puposive sampling ini juga mencatat ada 74,1 persen responden merasa tidak puas atas penanganan kemiskinan yang dilakukan pemerintah.
Lima alasan terbanyak yang disampaikan adalah kemiskinan semakin bertambah, korupsi dana bantuan, bantuan bagi masyarakat miskin lambat, jumlah bantuan sedikit, serta masih banyak masyarakat miskin yang tidak terbantu.
Survei dengan margin of error sebesar kurang lebih 4,90 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen ini
dilakukan di 7 provinsi di Indonesia, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Sebanyak 400 responden dilibatkan.