Jakarta, law-justice.co - Partai Hanura mengkritisi pemberian posisi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) kepada pendiri partai, Wiranto. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Benny Rhamdani menyebut Wiranto memiliki sifat yang berubah-ubah.
"Pak Wiranto itu pensiunan jenderal yang memiliki split personality. Misalnya di satu sisi dia selalu mengklaim dirinya dewan pembina partai. Tapi, di sisi lain dia menerima jabatan sebagai Ketua Wantimpres yang UU terkait Wantimpres itu dilarang keras merangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik," ucapnya seperti dilansir dari Wartaekonomi.co.id, Selasa (17/12/2019).
Menurut Benny, jika selama ini Wiranto mengaku-ngaku sebagai dewan pembina Partai Hanura, maka seharusnya dia berkomunikasi terlebih dahulu dengan partai. Namun, hal itu tidak pernah dilakukan Wiranto.
"Artinya kalau benar beliau merasa sebagai dewan pembina, mengajukan pengunduran diri dong ke partai, baru beliau menerima jabatan Wantimpres. Misalnya kan," ujar Benny.
Benny mengutip pernyataan kader Hanura lain, yaitu Inas Nasrullah bahwa Wiranto juga sosok yang haus kekuasaan. Dia mencontohkan isu bahwa Wiranto dulu pernah menukar dua posisi menteri kader Hanura agar dirinya bisa menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan.
"Pak Saleh Husin dan Pak Yuddy Chrisnandi ya, Menpan RB dengan Menteri Perindustrian. Pak Inas sudah menyampaikan sebenarnya bagaimana Pak Wiranto itu sosok yang memang haus kekuasaan, hanya untuk kepentingan dirinya dia berani mengorbankan misalnya dua jabatan menteri," katanya.
Sebelumnya, Wiranto telah resmi dilantik sebagai Ketua Wantimpres periode 2019-2024. Serah terima jabatan Wantimpres dilakukan pada Senin pagi (16/12/2019).