Jakarta, law-justice.co - Kebijakan impor beras yang tidak matang di tahun 2018 membuat Perum Bulog harus membuang 20 ribu ton beras cadangan pemerintah. Jika dirupiahkan setara dengan Rp 160 miliar. Hal ini tentu menuai kontroversi, salah satunya dari PKS.
Dilansir dari RMOL.id, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut kasus ini sebagai bencana yang menyedihkan. Sebab, impor beras yang dilakukan ternyata tidak didasarkan pada data kebutuhan rakyat.
"Ini adalah bencana dan kondisi yang sangat menyedihkan,” ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL pada Senin (2/12/2019).
Menurutnya, kasus ini tidak boleh dianggap sepele oleh pemerintah. Sebab ada dana yang tidak kecil jadi terbuang percuma. Pemerintah, sambungnya, harus mencari akar dari masalah ini.
"Dana rakyat dibuang karena kondisi yang mesti dibuka ke publik. Di mana letak masalahnya," desak Mardani.