PAN `Ngarep` Diajak Gabung Koalisi Jokowi

Jakarta, law-justice.co - Wakil Sekjen DPP PAN Faldo Maldini berharap partainya dapat bergabung dengan koalisi Joko Widodo-Ma`ruf Amin. Dia menilai partainya tidak mau terlalu percaya diri di legislatif menjadi oposisi karena perolehan PAN hanya sebesar 6,8 persen.

"Dari PAN kalau diajak, ya bersyukur meskipun kami sebagai partai politik tahu diri," kata Faldo dalam diskusi bertajuk "Peta Politik Pasca-Putusan MK" di Jakarta, Sabtu (29/6/2019).

Baca juga : Update Liga Inggris: Chelsea Hajar West Ham-Liverpool Tekuk Tottenham

Dia mengatakan PAN siap menerima ajakan untuk berkoalisi pada pemerintahan Jokowi-Ma`ruf, terutama secara resmi Koalisi Indonesia Adil Makmur yang berisikan partai-partai politik pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah dibubarkan.

Menurut dia, PAN tidak mau terlalu percaya diri dengan perolehan suara di Pileg 2019 hanya 6,9 persen, sehingga kalau pun berada di posisi oposisi maka partainya akan siap.

Baca juga : Final Thomas Cup 2024 : Indonesia Kalah 1-3 dari China

"Parpol di BPN Prabowo-Sandi sudah menentukan jalan hidupnya masing-masing, itu kami hormati. PAN menyadari perolehan suara di Pileg yang kecil, namun tidak sedikitpun niatan kami untuk mengurangi kontribusi," ujarnya.

Faldo mengatakan, di internal kader PAN terjadi perbedaan pendapat terkait sikap politik kedepan, banyak yang menginginkan partai tersebut menjadi oposisi, namun tidak sedikit yang ingin gabung dalam pemerintahan.

Baca juga : Eko Patrio Digadang Bakal jadi Menteri Prabowo

Menurut dia, PAN memiliki mekanisme internal dalam menentukan sikap politik kedepan yaitu melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang akan mendengarkan pendapat dari kader mulai dari tingkat ranting hingga tingkat nasional.

"Kami partai demokratis dari bawah, dari ranting, ada musyawarah jadi sikap kita pasti," ucapnya seperti dikutip dari Antara.

Namun, Faldo menegaskan, apapun sikap PAN kedepan, apakah menjadi oposisi atau bergabung ke koalisi Jokowi-Ma`ruf, partainya akan memilih sikap yang menguntungkan, tidak hanya untuk partai tetapi juga kepada para konstituennya.