Pemindahan Ibu Kota Pacu Pemerataan Ekonomi

Jakarta, law-justice.co - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menilai dampak dari pemindahan Ibu Kota ke Luar Jawa akan menurunkan kesenjangan pendapatan masyarakat. Selain itu, dia beranggapan langkah ini perlu ditempuh agar perekonomian Indonesia lebih merata.

"Pemindahan ibu kota ke provinsi alternatif akan menyebabkan perekonomian lebih padat karya," katanya dalam Dialog Nasional II: Menuju Ibu Kota Masa Depan, Smart, Green and Beautiful di Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Baca juga : Eks Kepala Bappenas soal Gibran: Kecerdasan Emosionalnya Jelas Rendah

Dengan mendorong perekonomian yang lebih padat karya, kata Bambang, hal tersebut dapat menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan baik di tingkat regional maupun di tingkat nasional.

Penurunan tingkat kesenjangan pendapatan tersebut terlihat dari persentase kenaikan harga modal sebesar 0,23 persen dan kenaikan harga tenaga kerja sebesar 1,37 persen.

Baca juga : Presiden AS Joe Biden Sebut Ibu Kota Indonesia Harus Keluar dari Jawa

Kenaikan harga tenaga kerja tersebut akan diiringi dengan kenaikan produk marginal tenaga kerja.

Satu-satunya indikasi yang mungkin dianggap memberikan dampak negatif adalah bahwa pemindahan ibu kota bisa menyebabkan tambahan inflasi.

Baca juga : Biaya Pindah PNS hingga ART-nya ke Ibu Kota Baru Ditanggung Pemerintah

Namun, kegiatan membangun ibu kota baru tersebut hanya akan menambah sedikit inflasi menjadi 3,30 persen dari 3,12 persen base inflasi pada tahun lalu.

Kenaikan tersebut, menurut dia seperti dilansir oleh Antara, masih pada batas yang bisa ditoleransi dan dampaknya relatif minimal.