-
Viral dimedia pernyataan Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq yang mengklaim menggelontorkan Rp70 miliar untuk Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) memunculkan tanda tanya. Pengakuan Fahd seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (17/11/2026). Fahd mengklaim telah memberikan Rp70 miliar untuk kepentingan NU. Dia juga menilai KPK keliru menetapkannya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, membantah keras pengakuan Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq yang menyebut telah memberikan uang Rp70 miliar untuk penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).
Gus Ipul bahkan menyebut pernyataan Fahd yang tidak disertai bukti sebagai fitnah. Ia mempertanyakan kapasitas Fahd yang mengaku menggelontorkan dana puluhan miliar rupiah, padahal menurutnya Fahd bukan pengurus NU, panitia, maupun peserta Muktamar.
Pengusaha sekaligus tokoh NU, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy alias Gus Lilur, menegaskan pembiayaan agenda resmi Muktamar menjadi tanggung jawab Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), bukan pihak luar.
Gus Lilur meminta klaim Fahd tidak dicampuradukkan dengan pembiayaan resmi kegiatan organisasi. Menurut dia, Muktamar NU memiliki mekanisme pendanaan sendiri melalui PBNU.
“Muktamar NU itu dibiayai oleh PBNU. Jadi Muktamar NU tidak dibiayai siapa pun,” kata Gus Lilur dilansir media nasional, Kamis (19/11/2026).
Dia bahkan mengaku keberatan jika pernyataan Fahd menimbulkan kesan bahwa PBNU menyelenggarakan Muktamar menggunakan uang dari pihak lain.
“Saya marah juga kalau Fahd nuduh-nuduh PBNU menyelenggarakan Muktamar pakai uang itu. Tidak ada. Jadi Muktamar itu dibiayai oleh PBNU,” ujarnya.
Gus Lilur menilai perlu ada kejelasan mengenai maksud pemberian uang Rp70 miliar yang diklaim Fahd. Sebab, menurut dia, harus dibedakan antara kebutuhan penyelenggaraan Muktamar secara resmi dengan transaksi pribadi yang mungkin memiliki kepentingan lain. CariBuku Islam
Dia juga mempertanyakan kapasitas Fahd dalam urusan pembiayaan Muktamar. Gus Lilur menyebut Fahd bukan pengurus PBNU sehingga klaim pemberian dana tersebut perlu dijelaskan secara terbuka, termasuk siapa penerimanya dan untuk kepentingan apa uang itu digunakan.
Sebelumnya, pada 10 November 2026, Fahd mengaku pernah dimintai uang Rp100 miliar oleh mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto. Fahd menyebut akhirnya memberikan Rp70 miliar yang diklaim sebagai pinjaman atau dana talangan untuk Muktamar NU.
Namun, klaim tersebut dibantah Wakil Ketua Umum PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul. Dia mempertanyakan kapasitas Fahd dalam urusan pembiayaan Muktamar karena Fahd bukan pengurus NU, panitia, maupun peserta kegiatan tersebut.
Gus Ipul meminta Fahd menunjukkan bukti konkret atas pengakuan pemberian uang tersebut. Dia juga mengingatkan agar pernyataan yang mengaitkan NU dengan aliran dana tertentu tidak disampaikan tanpa dasar yang jelas.
Fahd dan Arif Sugiyanto merupakan dua dari delapan tersangka dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang ditangani KPK. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor serta penerimaan lainnya di lingkungan kementerian.
Hingga kini, klaim mengenai uang Rp70 miliar tersebut masih membutuhkan penjelasan mengenai alur transaksi, penerima, dan penggunaannya. Pengakuan Fahd tidak dengan sendirinya membuktikan dana itu masuk ke kas PBNU atau digunakan untuk membiayai Muktamar.
“Jika ada pernyataan yang tidak disertai bukti itu sama dengan fitnah,” kata Gus Ipul, Kamis (19/11/2026).
Ia juga meminta Fahd tidak membuat pernyataan yang berpotensi merusak nama baik organisasi NU. Gus Ipul bahkan menyebut pengakuan tersebut sebagai omong kosong yang tidak bermutu.
Fahd bahkan menilai KPK salah menetapkannya sebagai tersangka.
Fahd juga mengaku sempat dimintai uang Rp100 miliar oleh mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto. Ia mengklaim awalnya menolak permintaan tersebut sebelum akhirnya memberikan Rp70 miliar yang disebutnya sebagai dana talangan Muktamar NU.
Kasus ini berkaitan dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN. KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka, termasuk Fahd dan Arif Sugiyanto.