Mahfud MD: Pemilihan Wapres Bisa Tak Sah Jika Tetap Digelar 9 Desember

Jakarta, - Pakar hukum tata negara, Mahfud MD memberikan komentar tegas soal rencana pelaksanaan paripurna pemilihan wakil presiden (wapres) baru pada 9 Desember 2026 berpotensi tidak sah.

Mahfud mengatakan status hukum itu terjadi jika hingga Kamis (19/11) malam, Presiden Prabowo Subianto belum menyerahkan dua nama usulan cawapres yang akan dipilih di Paripurna.

"Jika sampai kemarin jam 00.00 [WIB], Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026," ujar Mahfud dalam unggahannya di Instagram, Jumat (20/11).

Mahfud merujuk pada ketentuan tenggat 14 hari penyerahan dua nama cawapres sebelum tanggal 9 Desember yang telah ditetapkan MPR. Namun, Mahfud menggarisbawahi, tenggat waktu 14 hari itu mengacu pada hari kerja, bukan 14 hari kalender.

"(Ternyata) di dalam UU MMD3 dan di dalam Tatib MPR ditegaskan bahwa yang dimaksud Hari adalah "hari kerja", bukan hari kalender," jelasnya.

Oleh sebab itu, Mahfud menyarankan agar jadwal pelaksanaan Paripurna pada 9 Desember diundur, sebab hingga kini Presiden belum menyerahkan dua nama ke MPR.

"Oleh sebab itu Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR," jelasnya.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan pihaknya memutuskan menggeser sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wapres baru menjadi Rabu 9 Desember 2026.

Muzani menyebut Presiden Prabowo Subianto paling lambat harus menyerahkan dua nama cawapres pada 25 November. MPR akan mengumumkan dua nama cawapres itu sebelum pelaksanaan sidang paripurna.