Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mendalami pengadaan barang dan jasa serta pengadaan penyelenggaraan acara yang dilakukan di lingkungan Kabupaten Klaten
Salah satu acaranya adalah penyelenggaraan HUT Kabupaten Klaten.
"Penyidik maraton melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah camat di wilayah Kabupaten Klaten di antaranya untuk dikonfirmasi berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa serta pengadaan penyelenggaraan event yang dilakukan di lingkungan Kabupaten Klaten yang melibatkan pihak-pihak di kecamatan," kata Budi kepada wartawan, Kamis (19/11) malam.
KPK menduga terdapat penyimpangan dalam proses pengadaan event organizer (EO) atau penyelenggara kegiatan tersebut.
Ia mengatakan dalam penyelenggaraan acara HUT, salah satu penyediaan anggarannya bersumber dari kecamatan.
"Kemudian proses penunjukan langsung kepada pihak swasta ini juga diduga tidak melalui proses dan mekanisme yang semestinya termasuk dugaan feedback dari pihak swasta kepada pihak bupati dari event tersebut," katanya.
Ia menyebut sekitar 26 kecamatan dilibatkan dalam penyelenggaraan HUT Kabupaten Klaten tersebut. Nilai kutipan masing-masing kecamatan sekitar Rp50 juta.
"Teknisnya tentu nanti akan diperdalam lagi. Apakah langsung dari bupati kepada setiap camat atau kemudian nanti ada pihak-pihak lain yang bertindak sebagai perantara?. Untuk kutipan masing-masing kecamatan di antaranya ada yang berkisar di angka Rp50 juta," jelasnya .
KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten 2025-2026.
Ketiganya adalah Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan, pihak swasta atas nama Amin Wahyu Utomo.
KPK menjelaskan terdapat lima klaster dugaan korupsi. Klaster pertama terkait pemberian uang untuk laporan keuangan Tahun Anggaran 2025.
Kedua, penerimaan uang terkait pengadaan barang dan jasa. Ketiga, penerimaan uang terkait tambang galian C. Keempat, penerimaan rutin yang lainnya terkait BLUD, BUMD dan OPD. Terakhir, penerimaan uang pungut.